RIAU24.COM - Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) menyatakan bahwa perisai pelindung yang dibangun di sekitar lokasi bencana nuklir Chernobyl di Ukraina telah berhenti menahan limbah radioaktif setelah rusak akibat serangan pesawat nirawak pada bulan Februari.

Dalam sebuah pernyataan yang dirilis oleh IAEA pada hari Jumat, disebutkan bahwa New Safe Confinement (NSC) di Chernobyl telah kehilangan fungsi keselamatan utamanya, termasuk kemampuan penahanan, setelah rusak parah akibat serangan pesawat nirawak.

IAEA menambahkan bahwa Ukraina menuduh Rusia melancarkan serangan di Chernobyl pada 14 Februari, tetapi Kremlin membantah klaim tersebut.

Serangan rudal tersebut mengenai NSC, memicu kebakaran dan merusak lapisan pelindung di sekitarnya.

Menyusul hal ini, badan pengawas nuklir PBB telah merekomendasikan agar dilakukan perombakan besar-besaran terhadap struktur baja berat yang ditempatkan bertahun-tahun lalu untuk mendukung upaya pembersihan dan pengamanan lokasi Chernobyl, sekitar 40 tahun setelah bencana pembangkit listrik tenaga nuklir terburuk di dunia.

"Perbaikan sementara yang terbatas telah dilakukan pada atap, tetapi restorasi yang tepat waktu dan menyeluruh tetap penting untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan memastikan keselamatan nuklir jangka panjang," ujar Direktur Jenderal IAEA, Rafael Mariano Grossi, seperti dilaporkan CNN.

Tidak ada kerusakan permanen

Grossi juga menambahkan bahwa tidak ada kerusakan permanen pada sistem pemantauan atau struktur penyangga NSC.

Ia menambahkan, “IAEA, yang memiliki kehadiran permanen di lokasi tersebut, akan terus melakukan segala yang dapat dilakukannya untuk mendukung upaya pemulihan keselamatan dan keamanan nuklir sepenuhnya."

Ini bukan pertama kalinya Chernobyl menarik perhatian selama perang Rusia yang berlangsung hampir empat tahun di Ukraina.

Pasukan Rusia merebut pabrik dan area sekitarnya pada hari-hari awal invasi besar-besaran, mengambil alih kendali pada Februari 2022, dan menahan staf.

Mereka menarik diri dan mengembalikan fasilitas tersebut kepada otoritas Ukraina sedikit lebih dari sebulan kemudian.

(***)