RIAU24.COM - Koalisi Masyarakat Sipil melayangkan somasi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segerakan menetapkan banjir dan longsor yang melanda 3 provinsi di Sumatera yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera barat sebagai bencana nasional. 

Hal ini disampaikan oleh 114 organisasi dan lembaga masyarakat sipil yang bergerak dalam bidang advokasi hukum, riset, hingga sektor lingkungan hidup. 

Muhammad Isnur, selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mengatakan koalisi prihatin atas bencana banjir Sumatera. 

Bencana ini berdampak hebat pada kemanusiaan, kerusakan infrastruktur, kerugian sosial hingga ekonomi serta juga kerusakan lingkungan dalam skala luas. 

"Berdasarkan perkembangan situasi di lapangan, kami mendesak agar Presiden Republik Indonesia segera mentapkan status bencana nasional," kata Isnur dalam pernyataan tertulis yang dikutip dari laman YLBHI, Rabu (10/9). 

Selian itu, koalisi juga meminta pemerintah untuk menangani bencana ini dengan cepat dan terukur agar para korban dapat mendapatkan hak nya secara adil. 

Hingga 8 Desember 2025, BNPB mencatat angka korban terus bertambah. Dengan detail, sekitar 974 orang meninggal, 298 hilang dan angka ini belum termasuk korban yang belum ditemukan. Selain itu, terdapat puluhan ribu orang dipaksa menjadi pengungsi. 

"Kondisi saat ini sangat rentan, terutama bagi perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas dan orang dengan usia lanjut. Potensi risiko mengalami kekerasan tidak mendapatkan layanan kesehatan yang inklusif, dan pengabaian terhadap hak-hak kesehatan reproduksi karena sampai detik ini belum ada bantuan yang memadai memperburuk kesenjangan akses perempuan terhadap air bersih, sanitasi yang aman, pembalut, layanan kesehatan ibu, serta perlindungan di ruang pengungsian. Kami memperkirakan jumlah korban akan terus bertambah seiring terbatasnya akses evakuasi dan lambatnya mobilisasi bantuan," lanjutnya. 

Kerusakan infrastruktur yang masif mulai dari terputusnya akses jalan hingga lumpuhnya jaringan komunikasi menghambat evakuasi, layanan medis, dan distribusi logistik. Banyak wilayah terisolasi, sementara masyarakat yang bertahan di dalamnya berada dalam kondisi sangat rentan tanpa perbekalan memadai. 

“Situasi ini menegaskan urgensi intervensi cepat pemerintah pusat untuk mengutamakan keselamatan warga tanpa terhalang prosedur birokrasi,” kata dia. 

Beban masyarakat semakin berat dengan kerugian sosial-ekonomi yang sangat besar, seperti ribuan rumah hancur, pertanian dan tempat usaha musnah, serta aktivitas ekonomi berhenti total. Banyak warga kehilangan mata pencaharian dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. 

Menurut Isnur, pemulihan dalam skala ini mustahil ditangani pemerintah daerah sendiri. Sehingga membutuhkan intervensi penuh pemerintah pusat termasuk anggaran nasional, dukungan teknis, serta rekonstruksi terpadu.

“Warga sebagai korban terdampak memiliki hak konstitusional. Bukan hanya menuntut pada ganti kerugian kehilangan nyawa, kehilangan harta benda, gangguan akses kesehatan dan yang lainnya terhadap negara, tetapi terhadap pihak perusahaan swasta,” katanya. 

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno menyampaikan alasan pemerintah pusat tidak menetapkan banjir di Sumatera sebagai bencana nasional. 

Dia mengklaim Presiden Prabowo Subianto sudah memerintahkan seluruh kementerian/lembaga, TNI, Polri, hingga Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membantu penanganan bencana.

"Seluruh kementerian dan lembaga diperintah presiden termasuk TNI, Polri, BNPB dan semua komponen untuk mengerahkan sumber daya semaksimal mungkin menangani bencana di Sumatera ini," kata dia di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu, 3 Desember 2025.

Pratikno mengatakan kekuatan secara nasional dikerahkan untuk melakukan penanganan secara maksimal. 

"Jadi sekali lagi ini penanganan benar-benar full kekuatan secara nasional. Jadi memang ini sudah ditangani juga. Pemerintah pusat sudah mengerahkan ke sana," ujar dia. 

Prabowo mengatakan status darurat bencana daerah dirasa sudah cukup untuk menangani bencana banjir dan tanah longsor di Pulau Sumatera. 

“Kami monitor terus. Saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup,” kata Prabowo saat mengunjungi Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Senin, 1 Desember 2025.

(***)