RIAU24.COM - Menteri Kebudayaan, Fadli Zon membantah penulisan sejarah oleh negara identik dengan praktik sentralistik ala negara otoriter.

Dia memastikan, anggapan tersebut keliru, dikutip dari kompas.com, Minggu, 14 Desember 2025.

"Justru kita menulis sejarah terbuka. Kalau ada tudingan kayak gitu, untuk apa ada artinya kita memfasilitasi Direktorat Sejarah dan Sejarah. Di Amerika juga mereka menulis sejarah. Bahkan diwajibkan sejarah itu," ujarnya 

Sebelumnya, Menteri Kebudayaan, Fadli Zon berharap banyak pihak yang menulis buku sejarah.

Hal ini berguna untuk memperkaya referensi buku sejarah Indonesia yang sudah ada, dikutip dari kompas.com, Minggu, 14 Desember 2025.

 "Tidak perlu ada tandingan. Tulislah buku sejarah sebanyak-banyaknya. Apalagi sejarah lokal, banyak yang belum ditulis," ujarnya.

"Sejarah setiap kabupaten, provinsi, sejarah kota, sejarah tentang manusia, orangnya, sejarah tentang tokoh. Saya kira kita perlu sebanyak-banyaknya," tambahnya.

mlMenurutnya, selama ini tidak ada larangan dari pemerintah kepada pihak yang ingin menulis buku sejarah.

"Orang yang menulis buku apa saja, sekarang bebas kan. Jadi mau dia menulis, saya aja menulis banyak buku sejarah," sebutnya.

Tamabahnya, hal ini dilakukan bukan menjadi praktik sentralistik ala negara otoriter,

"Pernyataan itu keliru dan paradoksal," tutupnya.