RIAU24.COM - SIAK – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Siak kembali menegaskan langkah seriusnya dalam membangun birokrasi yang bersih dan profesional. Hal tersebut ditandai dengan penandatanganan komitmen bersama percepatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Kamis (18/12/2025), di Kantor KPU Kabupaten Siak.

Penandatanganan komitmen ini menjadi simbol kuat keseriusan KPU Siak dalam menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan berintegritas, sejalan dengan semangat reformasi birokrasi di lingkungan penyelenggara pemilu.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua KPU Kabupaten Siak Said Dharma Setiawan, perwakilan Kejaksaan Nindy Axella, Polres Ratno P, Dandim Arifin, Ombudsman RI Perwakilan Riau Bambang Pratama, Kesbangpol Syamsurizal, Pengadilan Alfian, serta seluruh jajaran komisioner dan sekretariat KPU Siak.

Turut hadir Kepala Subbagian Rendatin Khaidir Bin Ad, Kasubbag Teknis dan Hukum Sukri Ari Yadi, Kasubbag SDM dan Parmas Fresly Gunata, serta Kasubbag Umum dan Logistik Budi Pranoto.

Ketua KPU Siak, Said Dharma Setiawan, menyampaikan bahwa komitmen pembangunan Zona Integritas sejatinya telah dideklarasikan sejak tahun sebelumnya. Namun, pelaksanaannya sempat difokuskan pada tahapan Pemilu dan Pilkada.

“Alhamdulillah, meskipun kemarin fokus pada pemilu dan pilkada, kami tetap melakukan penguatan administrasi, tata kelola, serta keterbukaan informasi publik. Hari ini kami menegaskan kembali komitmen percepatan menuju Zona Integritas WBK–WBBM,” ujar Said.

Ia menambahkan, KPU Siak juga terus melakukan perbaikan pelayanan dengan menerima berbagai masukan strategis dari Ombudsman RI Perwakilan Riau.

“Masukan tersebut menjadi bekal penting bagi kami untuk meningkatkan kualitas layanan, baik kepada partai politik, peserta pemilu, maupun masyarakat luas. Yang paling utama adalah komitmen bersama seluruh unsur, baik komisioner maupun sekretariat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Riau, Bambang Pratama, menekankan pentingnya pembenahan enam area perubahan serta penguatan dua indikator utama pelayanan publik dalam pembangunan Zona Integritas.

“KPU harus siap menghadapi Pemilu 2029 dengan pelayanan yang transparan, berintegritas, independen, dan berbasis digital. Ke depan, pelayanan tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga melalui sistem digital yang mudah diakses masyarakat,” jelas Bambang.

Ia juga menegaskan bahwa netralitas dan independensi KPU menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik di tengah tingginya dinamika politik.

“Pelayanan harus diberikan secara adil kepada seluruh pengguna layanan. Dengan birokrasi yang bersih dan standar pelayanan yang jelas, kepercayaan masyarakat terhadap KPU akan semakin kuat,” pungkasnya.

Melalui kegiatan ini, KPU Kabupaten Siak menegaskan kesiapannya melakukan reformasi internal dan peningkatan kualitas pelayanan publik demi mewujudkan lembaga penyelenggara pemilu yang profesional, bersih, dan terpercaya.(Lin)