RIAU24.COM - Siak — Gelaran Kaleidoskop 2025 menjadi momentum besar bagi Pemerintah Kabupaten Siak untuk membuka secara gamblang kondisi keuangan daerah. Dalam forum yang digelar terbuka untuk publik itu, Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menyampaikan bahwa keuangan daerah sedang berada dalam kondisi kritis, bahkan saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) saat ini hanya tersisa Rp3,7 juta.

Kegiatan yang berlangsung di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Siak pada Senin (29/12/2025) tersebut, sekaligus menjadi ajang penyampaian capaian kinerja tahun 2025 dan agenda transparansi program 2026.

Hadir dalam kesempatan itu Wakil Bupati Siak Syamsurizal Budi, Sekda Siak Mahadar, staf ahli, para asisten, kepala OPD, direksi BUMD, Kepala Ombudsman Riau Bambang Pratama SH MH, Anggota DPRD Siak Sujarwo, insan pers serta tokoh masyarakat. Untuk pertama kalinya, Pemkab Siak menghadirkan seluruh pejabat secara terbuka membahas kondisi keuangan daerah di hadapan publik.

Dalam paparannya, Bupati Afni tidak menutup-nutupi situasi fiskal yang berat.

“Sampai hari ini kami masih membayarkan tunda bayar tahun 2024. Per hari ini, saldo RKUD hanya tersisa Rp3,7 juta saja,” ungkapnya.

Afni menegaskan bahwa forum Kaleidoskop ini memang dirancang sebagai wujud keterbukaan informasi publik, dimana seluruh data OPD dibuka dan dapat diakses masyarakat.

Ia menyampaikan, hingga 26 Desember 2025, realisasi fisik APBD mencapai 94,51 persen, sementara realisasi keuangan baru 82,25 persen.

 Menurutnya, kegiatan pemerintah tetap berjalan, namun ruang fiskal sangat terbatas karena tekanan keuangan.

Sepanjang 2025, Pemkab Siak melakukan koreksi anggaran sebesar Rp736,6 miliar sebagai langkah penyelamatan fiskal.

Pemerintahan Afni–Syamsurizal yang baru dilantik pada 4 Juni 2025 juga memikul beban warisan tunda bayar tahun 2024 sebesar Rp326,9 miliar. Dari jumlah tersebut, hingga 19 November 2025 telah dibayarkan Rp205,4 miliar, sementara sisa tunda bayar yang belum terbayar mencapai Rp121,5 miliar.

“Fokus kami sekarang adalah menyelamatkan fiskal daerah dan membayar utang. Namun pelayanan dasar masyarakat dan program strategis tetap harus dilindungi,” tegas Afni.

Pendapatan Turun, Transfer Pusat Tak Capai Target.

Wakil Bupati Syamsurizal memaparkan bahwa pendapatan daerah pada APBD Murni 2025 sebesar Rp2,95 triliun, namun pada APBD Perubahan turun menjadi Rp2,62 triliun, atau turun Rp325,9 miliar (11 persen).

Penurunan ini disebabkan, koreksi Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) tidak tercapainya PAD penyesuaian asumsi makro nasional Hingga 26 Desember 2025, Transfer ke Daerah (TKD) yang diterima baru Rp1,77 triliun dari target Rp2,02 triliun, sehingga terjadi kekurangan sekitar Rp250,5 miliar.

Warisan Kontrak 2024 Menekan Fiskal, Kondisi keuangan semakin berat karena beban kontrak tahun 2024 mencapai Rp887,5 miliar. Dari jumlah itu, Rp491,2 miliar merupakan kontrak melalui e-purchasing dengan 12.614 paket pekerjaan, yang menghasilkan tunda bayar ratusan miliar.

Ironisnya, jelang pergantian kepala daerah pada 4 Juni 2025, masih dilakukan proses lelang dengan nilai Rp49,4 miliar, sementara utang sebelumnya belum terbayar penuh.

Pemerintah Afni–Syamsurizal melakukan beberapa langkah penyelamatan fiskal, yaitu efisiensi anggaran, pembatalan sejumlah lelang

addendum atas kontrak berjalan , tidak melelang ulang proyek bermasalah, tidak melakukan lelang di APBD Perubahan, Pasca pelantikan, lelang yang dilakukan hanya Rp73,1 miliar, termasuk earmark wajib sebesar Rp30,4 miliar, sementara 10 kegiatan dibatalkan dengan nilai Rp29,3 miliar.(Lin)