RIAU24.COM - Ketua DPD PDIP Aceh, Jamaluddin Idham mengumumkan posisi politik partainya dalam peta pemerintahan nasional.

Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Rekomendasi Eksternal Rakernas I Tahun 2026, dikutip dari rmol.id, Senin, 12 Januari 2026.

Partai berlambang banteng moncong putih itu memilih jalur sebagai kekuatan penyeimbang.

Hal ini guna memastikan demokrasi tetap berjalan pada relnya.

"Keputusan ini" diambil sebagai bentuk tanggung jawab ideologis untuk mengawal jalannya pemerintahan agar tetap berorientasi pada kepentingan rakyat," ujarnya.

"Rakernas Partai menegaskan posisi politik sebagai partai penyeimbang untuk mengawal penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berkeadilan, dan berorientasi pada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat sesuai dengan cita-cita kemerdekaan Indonesia," ujarnya.

Menurutnya, kualitas demokrasi Indonesia saat ini memerlukan pengawasan yang kritis dan efektif. 

Oleh karena itu, PDIP berkomitmen untuk memperkuat mekanisme kontrol terhadap kekuasaan negara.