RIAU24.COM - Pemerintah Provinsi Riau menegaskan pengendalian inflasi pangan menjadi fokus utama kebijakan ekonomi daerah pada 2026, terutama menjelang Ramadan dan Idulfitri. Langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan tekanan inflasi pangan biasanya meningkat menjelang puasa dan Lebaran akibat lonjakan permintaan. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Bank Indonesia bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melakukan intervensi melalui subsidi ongkos angkut pangan dari daerah produsen ke Riau.

“Subsidi ongkos angkut ini efektif menahan kenaikan harga di tingkat konsumen,” ujar Syahrial mengutip dari Bisnis, Rabu (21/1/2026).

Ia menjelaskan, komoditas penyumbang inflasi saat ini bergeser dari cabai ke bawang. Hal ini dipicu belum pulihnya produksi di daerah pemasok utama seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat akibat cuaca dan dampak banjir.

Untuk menjaga pasokan, Pemprov Riau memperluas kerja sama distribusi pangan ke wilayah lain di luar Sumatra, terutama daerah selatan Pulau Jawa seperti Malang, Yogyakarta, dan Magelang.

“Kita tidak bisa bergantung pada satu daerah pemasok. Diversifikasi ini penting untuk menjaga ketersediaan dan stabilitas harga pangan,” jelasnya.

Sementara itu, Bank Indonesia Perwakilan Riau memproyeksikan inflasi daerah pada 2026 tetap terkendali di kisaran 2,5 persen plus minus 1 persen. Kepala BI Riau, Panji Achmad, menyebut kelancaran distribusi antar daerah menjadi faktor utama penopang stabilitas inflasi.

“Meski sempat terkendala bencana hidrometeorologi, pasokan pangan dapat dialihkan dari Pulau Jawa sehingga inflasi tetap terjaga,” ujar Panji.

Atas upaya tersebut, TPID Provinsi Riau dan TPID Kota Pekanbaru berhasil meraih penghargaan juara tiga tingkat nasional pada 2025.