RIAU24.COM - Isu dugaan keaslian ijazah mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali mengemuka dan memicu perdebatan di ruang publik. 

Polemik ini menguat setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan salinan ijazah Jokowi kepada pihak-pihak yang mempertanyakannya. Isu tersebut kemudian berkembang luas, tidak hanya menyentuh aspek administratif, tetapi juga memunculkan perdebatan soal transparansi, kepercayaan publik, dan prinsip demokrasi.

Pengamat politik dan filsuf Rocky Gerung menilai persoalan ijazah Jokowi tidak dapat dipersempit sebagai sengketa hukum semata. Menurutnya, isu ini telah berubah menjadi persoalan kejujuran seorang kepala negara di hadapan rakyatnya. Ia menegaskan bahwa publik tidak sedang mempermasalahkan dokumen fisik, melainkan integritas pemimpin.

“Yang ingin diketahui publik adalah kejujuran Jokowi, bukan ijazahnya,” kata Rocky Gerung dalam diskusi yang disiarkan melalui kanal YouTube Pribadi miliknya, @RockyGerungOfficial_2024, dikutip Selasa (27/1/2026) dari tayangan tersebut.

Rocky menjelaskan bahwa pertanyaan publik mengenai ijazah Jokowi harus dipahami dalam konteks relasi antara rakyat dan pemegang mandat kekuasaan. Ia menolak anggapan bahwa Jokowi sedang diserang sebagai individu biasa. Menurutnya, posisi Jokowi sebagai kepala negara membuatnya wajib menjawab keraguan masyarakat.

“Ini bukan antar individu. Jokowi itu ditanya sebagai kepala negara, bukan sebagai Joko Widodo pribadi,” ujar Rocky.

Dalam pandangannya, demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemilik kedaulatan tertinggi, sementara presiden hanya menjalankan mandat tersebut. Oleh karena itu, permintaan klarifikasi dianggap sah secara moral dan politik.

“Jokowi itu pegawai dari kedaulatan rakyat. Majikannya adalah rakyat,” kata Rocky.

Polemik ini juga diwarnai oleh pernyataan kuasa hukum Jokowi yang menyebut bahwa membuka ijazah ke publik berpotensi menimbulkan kekacauan karena dapat mendorong tuntutan serupa terhadap pejabat lain. Argumen tersebut dikritik Rocky sebagai tidak relevan dan tidak berdasar secara logika demokrasi.

“Kalau dikatakan Indonesia akan keos hanya karena Jokowi tunjukkan ijazah, itu argumen yang tidak masuk akal,” ucapnya.

Rocky menilai tuntutan publik muncul semata karena posisi Jokowi sebagai kepala negara, bukan karena relasi personal antarwarga. Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak akan serta-merta saling menuntut ijazah satu sama lain, sebagaimana yang dikhawatirkan.

Lebih jauh, Rocky mengaitkan polemik ijazah dengan krisis kepercayaan publik terhadap Jokowi yang telah terbentuk selama masa pemerintahannya. Ia menyebut sejumlah janji politik yang dinilai tidak terealisasi ikut membentuk persepsi negatif di masyarakat.

“Terbentuk persepsi publik bahwa Jokowi pembohong. Maka apa pun yang dia dalilkan dianggap bohong,” kata Rocky.

Menurutnya, dalam situasi tersebut, pembuktian hukum saja tidak cukup karena persoalan utama telah bergeser menjadi persoalan moral dan etika kepemimpinan.

Rocky juga menyebut bahwa isu ijazah tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan perbincangan yang lebih luas mengenai dinasti politik. Ia menyebut perhatian publik juga tertuju pada anak-anak Jokowi serta dugaan persoalan lain yang menyeret keluarga presiden.

“Isu tentang dinasti politik Jokowi itu masih ada dan terus dibicarakan dari segala arah,” ujarnya.

Dalam diskusi itu, Rocky turut menyinggung adanya klaim yang beredar di masyarakat mengenai dugaan pembuatan ijazah palsu di Pasar Pramuka, Jakarta. Meski klaim tersebut belum terverifikasi, ia menilai kemunculannya mencerminkan rendahnya tingkat kepercayaan publik dan derasnya spekulasi yang berkembang.

Rocky menegaskan bahwa tuntutan transparansi seharusnya tidak dipersepsikan sebagai ancaman terhadap stabilitas negara. Sebaliknya, ia menilai ketertutupan justru berpotensi memperbesar kegelisahan publik.

“Jangan anggap bahwa kalau publik menuntut kejujuran maka itu akan terjadi keos. Justru karena disembunyikannya kejujuran,” kata Rocky.

Ia menyimpulkan bahwa polemik ijazah Jokowi merupakan ujian bagi kematangan demokrasi Indonesia. Menurutnya, isu ini tidak lagi sekadar soal keabsahan dokumen, melainkan tentang relasi kekuasaan, akuntabilitas pemimpin, dan kepercayaan rakyat terhadap kepala negara yang mereka pilih.

(***)