RIAU24.COM - Menteri PU Dody Hanggodo mengaku sedang melakukan bersih-bersih di lingkungan internal kementerian.

Hal ini berawal dari pengunduran diri dua Direktur Jenderal (Dirjen) di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dikutip dari kompas.com, Minggu, 1 Maret 2026.

Mereka itu yakni Dirjen Cipta Karya Dewi Chomistriana dan Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Dwi Purwantoro.

Hal ini berawal dari temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang disampaikan melalui surat resmi kepada dirinya. 

"Jadi sebenarnya tadi yang disampaikan terkait (dirjen PU mengundurkan diri) itu betul, memang itu temuan BPK. Jadi BPK mengirim surat kepada saya dua kali, seingat saya yakni pada Januari 2025 dan Agustus 2025," sebutnya.

Dalam surat pertama yang dikirim pada Januari 2025, BPK mencantumkan adanya potensi kerugian keuangan negara hampir Rp3 triliun. 

Dia pun memerintahkan jajarannya untuk segera menindaklanjuti, namun tidak dilakukan.

Beberapa bulan kemudian, tepatnya Agustus 2025, BPK kembali mengirim surat kedua kepada Menteri PU. 

Dalam surat tersebut disebutkan bahwa nilai kerugian keuangan negara telah menurun dari hampir Rp 3 triliun menjadi sekitar Rp 1 triliun. 

Selain itu, BPK juga memberikan sejumlah rekomendasi, di antaranya pembentukan majelis adhoc serta tim di tingkat satuan kerja (satker) untuk mempercepat pengembalian kerugian negara yang disebabkan pihak ketiga.

Sayangnya, rekomendasi tersebut juga belum ditindaklanjuti oleh jajarannya.

Melihat kondisi tersebut, Dody memutuskan untuk mengambil alih langsung penanganan masalah.

"Makanya kemudian saya ambil alih. Jadi nanti kita akan membentuk majelis adhoc, kita akan membentuk tim-tim baru di satker-satker agar pengembalian kerugian negara bisa lebih cepat dan tidak mengganggu pekerjaan sehari-hari para satker," sebutnya.