RIAU24.COM - Saat ini perhatian dunia dan media sosial tersedot oleh eklasai yang terjadi di Timur Tengah. Dimana konflik geopolitik antara Iran vs Amerika dan Israel hampir di beritakan disemua Stasiun TV. 

Namun, saat yang bersamaan di ujung barat Indonesia, rakyat Aceh kembali menyampaikan jeritan lama kekayaan alam yang melimpah tidak pernah benar-benar kembali pada mereka. 

Isu tersebut kembali mengemuka setelah mantan anggota DPD RI dua periode dari Aceh, Dr. Fachrul Razi, secara terbuka menyinggung dugaan kuat adanya jaringan elit politik dan ekonomi yang menguasai sektor tambang dan sumber daya alam di provinsi yang dikenal sebagai Tanah Rencong itu.

Dalam sebuah diskusi panjang di podcast Madilog Forum Keadilan, senator Aceh periode 2014–2024 itu berbicara tanpa tedeng aling-aling mengenai apa yang ia sebut sebagai “oligarki tambang” yang selama ini mengeruk kekayaan Aceh.

Menurutnya, problem utama Aceh bukanlah kekurangan sumber daya, melainkan bagaimana kekayaan itu dikuasai oleh segelintir elit yang memiliki akses langsung ke kekuasaan pusat.

“Selama ini Aceh hanya menjadi ladang eksploitasi. Kekayaan alamnya diambil, tapi rakyatnya tetap miskin,” kata Dr. Fachrul Razi dalam podcast tersebut.

Aceh selama ini memiliki status otonomi khusus yang dijamin melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), sebuah hasil kompromi politik setelah konflik panjang yang berakhir dengan Perjanjian Damai Helsinki 2005.

Namun dalam praktiknya, menurut Fachrul Razi, banyak kewenangan strategis justru kembali ditarik ke pemerintah pusat terutama dalam sektor kehutanan dan pertambangan.

“Ketika izin tambang dan hutan ditarik ke pusat, maka Aceh kehilangan kontrol atas tanahnya sendiri. Kekhususan itu akhirnya hanya menjadi janji politik yang kosong,” ujarnya.

Ia menilai kondisi tersebut membuka ruang bagi para elit nasional dan korporasi besar untuk masuk dan menguasai sumber daya Aceh tanpa pengawasan yang kuat dari pemerintah daerah maupun masyarakat lokal.

Aceh dikenal memiliki cadangan sumber daya alam yang sangat besar mulai dari emas, batu bara, mineral, hingga kekayaan hutan tropis yang luas.

Namun ironi muncul ketika banyak wilayah penghasil sumber daya tersebut justru menjadi kantong kemiskinan.

Fachrul Razi menilai ada pola yang terus berulang: izin eksploitasi diberikan kepada perusahaan besar yang memiliki hubungan kuat dengan kekuasaan politik.

“Pertanyaannya sederhana: siapa yang sebenarnya menikmati kekayaan Aceh. Apakah rakyat Aceh, atau hanya segelintir elit di Jakarta dan para pemilik modal,” katanya.

Ia menegaskan bahwa selama ini publik jarang mengetahui secara transparan siapa saja aktor yang berada di balik konsesi tambang dan hutan di Aceh.

Dalam banyak kasus, kata dia, perusahaan tambang yang beroperasi memiliki jejaring dengan elite politik nasional maupun pengusaha besar yang memiliki pengaruh kuat dalam kebijakan negara.

Kritik keras yang disampaikan Fachrul Razi juga menyoroti kondisi sosial masyarakat di wilayah sekitar tambang.

Menurutnya, banyak daerah yang justru mengalami kerusakan lingkungan, konflik lahan, hingga kemiskinan struktural akibat eksploitasi sumber daya yang tidak adil.

“Rakyat Aceh hanya melihat truk-truk mengangkut hasil tambang keluar dari tanah mereka. Tapi mereka sendiri tidak merasakan kesejahteraan dari itu,” ujarnya.

Ia menilai persoalan ini bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal keadilan politik.

Aceh yang pernah mengalami konflik bersenjata puluhan tahun seharusnya mendapatkan perhatian serius dalam hal pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Namun realitas yang terjadi, menurutnya, justru sebaliknya.

Dalam diskusi tersebut, Fachrul Razi menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam Aceh tidak mungkin terjadi tanpa keterlibatan kekuasaan politik.

Ia menyebut bahwa ada “elit negara” yang selama ini berperan dalam membuka jalan bagi penguasaan tambang oleh kelompok tertentu.

“Kalau kita benar-benar ingin keadilan bagi Aceh, maka siapa pun yang terlibat harus berani dibuka. Tidak boleh ada yang kebal,” tegasnya.

Di tengah derasnya arus informasi tentang konflik global seperti Iran dan Israel, isu-isu lokal seperti penderitaan rakyat Aceh kerap tenggelam dari perhatian publik nasional.

Padahal, menurut Fachrul Razi, persoalan eksploitasi sumber daya di Aceh adalah isu besar yang menyangkut keadilan ekonomi, lingkungan, dan masa depan daerah tersebut.

“Jangan sampai Aceh terus menjadi daerah yang kaya di atas kertas, tapi rakyatnya tetap hidup dalam ketimpangan,” ujarnya.

(***)