RIAU24.COM - Ketua Dewan Pakar DPP Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri meminta pemerintah melakukan peninjauan ulang terhadap Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyedot anggaran ratusan triliun rupiah.

Permintaan ini imbas konflik Iran versus Israel dan Amerika Serikat, dikutip dari rmol.id, Kamis, 2 April 2026.

"Bayangan suram akan mengganggu kita, jika perang itu tidak segera berakhir dan harga minyak mentah (Crued Oil) tidak turun ke harga sebelum perang," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah sejauh ini sudah menanggung sekitar Rp204 triliun untuk menambal subsidi. 

Sebab, rata-rata setiap kenaikan 1 dolar  AS akan ada peningkatan subsidi senilai 6,8 dolar AS per barel. Sementara di APBN, harga yang ditetapkan sekitar 70 dolar AS per barel. 

"Ini yang jadi persoalan kalau berkepanjangan, penggunaan APBN sebagai  antisipasi atas kenaikan harga akibat perang itu. Kalau saat ini mungkin masih bisa dimaklumi (tolerable) dengan tambahan subsisi sebesar Rp204 Triliun itu," ujarnya.

Tambahnya, melanjutkan bahwa refocusing sudah sangat mendesak dilakukan demi menyelamatkan ekonomi bangsa.