RIAU24.COM - KANDIS – Di tengah tekanan fiskal yang dihadapi daerah, Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis kampung sebagai strategi utama menjaga pertumbuhan daerah.

Hal itu disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di Aula Kantor Camat Kandis, Kamis (2/4/2026).

Menurut Afni, pemerintah kampung harus bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan sekadar pelaksana program.

“Tidak ada lagi jarak antara pemerintah kabupaten dengan kampung. Kita menghadapi persoalan yang sama, terutama kondisi fiskal yang sedang tidak mudah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hampir seluruh daerah saat ini menghadapi tantangan serupa, yakni penurunan transfer dari pemerintah pusat di tengah kewajiban menjalankan program prioritas nasional.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian cepat melalui efisiensi dan disiplin fiskal.

Afni menyebutkan, porsi belanja pegawai di Kabupaten Siak masih berada di kisaran 36 hingga 38 persen, melampaui ambang batas nasional sebesar 30 persen. Untuk menyesuaikan hal tersebut, dibutuhkan pengurangan belanja hingga Rp500 miliar sampai Rp600 miliar.

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi harus kita lakukan agar tidak terkena sanksi fiskal,” tegasnya.

Sebagai langkah penyesuaian, Pemkab Siak telah melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Meski demikian, Afni memastikan tidak akan ada kebijakan merumahkan pegawai PPPK.

“Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari jalan lain, meskipun semua harus merasakan pengetatan,” katanya.

Dalam arahannya, Afni menekankan perubahan pola pembangunan di tingkat kampung. Ia meminta penghulu dan Bapekam tidak lagi berfokus pada penyerapan anggaran, melainkan mengarahkan dana desa untuk kegiatan produktif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat.

“Dana desa harus menghasilkan. Harus ada perputaran ekonomi yang nyata di kampung,” ujarnya.

Sejumlah contoh telah berjalan, seperti pengembangan peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, hingga budidaya sayuran hidroponik yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.

Tak hanya itu, pemerintah daerah juga membuka akses pemanfaatan aset daerah bagi petani dan pelaku UMKM. Skema yang disiapkan dibuat lebih fleksibel dan berpihak kepada masyarakat, termasuk opsi pembayaran sewa pascapanen dan relaksasi jika terjadi gagal panen.

“Kita ingin aset daerah menjadi alat produksi masyarakat, bukan beban,” jelasnya.

Afni juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, satu dapur MBG dapat mengelola anggaran hingga sekitar Rp1 miliar per bulan, yang berpotensi menciptakan perputaran ekonomi signifikan di daerah.

Namun, ia mengingatkan agar rantai pasok program tersebut diisi oleh pelaku usaha lokal.

“Jangan sampai anggarannya besar, tetapi belanjanya keluar daerah. Produk petani, peternak, dan UMKM lokal harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Ia bahkan menekankan tidak boleh ada penolakan terhadap produk lokal selama memenuhi standar kebutuhan program.

Di tengah tekanan fiskal, Afni mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat kolaborasi dan meninggalkan ego sektoral.

“Ini bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak dan fokus pada solusi,” katanya.

Menutup arahannya, Afni menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas keuangan sekaligus menekan beban utang daerah.

“Kita ingin meninggalkan kondisi keuangan yang lebih sehat bagi pemimpin berikutnya. Ini rumah kita bersama, dan harus kita jaga untuk generasi mendatang,” pungkasnya.(Lin)