RIAU24.COM - KANDIS – Di tengah tekanan fiskal yang semakin terasa, Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan pentingnya penguatan ekonomi berbasis kampung sebagai kunci menjaga stabilitas dan pertumbuhan daerah.

Hal itu disampaikan saat melantik dan mengambil sumpah jabatan anggota Pengganti Antar Waktu (PAW) Badan Permusyawaratan Kampung (Bapekam) di Aula Kantor Camat Kandis, Kamis (2/4/2026).

Menurut Afni, pemerintah kampung harus bertransformasi menjadi motor penggerak ekonomi lokal, bukan lagi sekadar pelaksana program administratif.

“Tidak ada lagi jarak antara pemerintah kabupaten dengan kampung. Kita menghadapi persoalan yang sama, terutama kondisi fiskal yang sedang tidak mudah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hampir seluruh daerah saat ini mengalami tekanan akibat menurunnya transfer dari pemerintah pusat, sementara kewajiban menjalankan program prioritas nasional tetap berjalan.

Kondisi tersebut memaksa pemerintah daerah melakukan penyesuaian cepat melalui efisiensi dan disiplin fiskal.

Afni menyebutkan, porsi belanja pegawai Kabupaten Siak saat ini masih berada di kisaran 36 hingga 38 persen, melampaui ambang batas nasional sebesar 30 persen. Untuk menyesuaikan kondisi tersebut, dibutuhkan pengurangan belanja hingga Rp500 miliar sampai Rp600 miliar.

“Ini bukan pekerjaan mudah, tetapi harus kita lakukan agar tidak terkena sanksi fiskal,” tegasnya.

Sebagai langkah penyesuaian, Pemkab Siak telah melakukan rasionalisasi anggaran, termasuk penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Namun demikian, Afni memastikan tidak akan ada kebijakan merumahkan tenaga PPPK.

“Komitmen kami jelas, jangan sampai ada pegawai yang dirumahkan. Kita cari solusi lain, meskipun semua harus ikut merasakan pengetatan,” katanya.

Lebih jauh, Afni menekankan perlunya perubahan pola pembangunan di tingkat kampung. Ia meminta penghulu dan Bapekam tidak lagi hanya berfokus pada penyerapan anggaran, melainkan mengarahkan dana desa ke sektor produktif yang mampu menciptakan perputaran ekonomi.

“Dana desa harus menghasilkan. Harus ada dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat,” ujarnya.

Sejumlah sektor yang dinilai potensial antara lain peternakan ayam petelur, pertanian hortikultura, hingga budidaya sayuran hidroponik yang terintegrasi dengan kebutuhan pasar.

Selain itu, pemerintah daerah juga membuka akses pemanfaatan aset daerah bagi petani dan pelaku UMKM. Skema yang ditawarkan lebih fleksibel dan berpihak kepada masyarakat, termasuk sistem pembayaran pascapanen serta relaksasi jika terjadi gagal panen.

“Kita ingin aset daerah menjadi alat produksi masyarakat, bukan menjadi beban baru,” jelasnya.

Afni juga menyoroti peluang ekonomi dari program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menyebut, satu dapur MBG berpotensi mengelola anggaran hingga Rp1 miliar per bulan yang dapat menggerakkan ekonomi lokal secara signifikan.

Namun, ia mengingatkan agar rantai pasok program tersebut benar-benar melibatkan pelaku usaha lokal.

“Jangan sampai anggaran besar, tetapi belanjanya keluar daerah. Produk petani, peternak, dan UMKM lokal harus menjadi prioritas,” tegasnya.

Di tengah tantangan tersebut, Afni mengajak seluruh elemen pemerintahan untuk memperkuat kolaborasi dan meninggalkan ego sektoral.

“Ini bukan waktunya berjalan sendiri-sendiri. Kita harus kompak dan fokus pada solusi,” katanya.

Menutup arahannya, Afni menegaskan komitmennya menjaga stabilitas keuangan daerah sekaligus menekan beban utang.

“Kita ingin meninggalkan kondisi keuangan yang lebih sehat bagi pemimpin berikutnya. Ini rumah kita bersama, dan harus kita jaga untuk generasi mendatang,” pungkasnya.(Lin)