RIAU24.COM - Anggota Komisi VI DPR, Rivqy Abdul Halim, meminta pemerintah tidak asalan dalam menentukan kebijakan menahan harga bahan bakar minyak (BBM), baik subsidi maupun nonsubsidi.

Seperti yang terjadi saat ini dimana PT Pertamina (Persero) menanggung selisih harga BBM subsidi dan nonsubsidi tak naik per April 2026, dikutip dari inilah.com, Sabtu, 4 April 2026.

Pemerintah harus segera memberikan kejelasan mengenai skema kompensasi, agar beban tersebut tidak mengganggu operasional Pertamina dalam jangka panjang. 

"Ketidakjelasan perhitungan dinilai dapat berdampak sistemik pada sektor energi nasional secara keseluruhan," ujarnya.

"Kebijakan pemerintah menahan harga BBM di tengah gejolak harga minyak mentah dunia menempatkan PT Pertamina dalam posisi yang cukup menantang secara finansial. Maka dibutuhkan kejelasan skema keputusan ini dari pemerintah, termasuk perhitungan beban kompensasi dan dampaknya terhadap sektor energi nasional secara transparan dan terukur," ujarnya.

Tambahnya, alokasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi dipastikan tersedia dalam jumlah yang memadai agar tidak terjadi hambatan arus kas pada perusahaan pelaksana.

"Kementerian Keuangan harus memastikan ketersediaan anggaran kompensasi dan subsidi energi secara memadai dalam APBN 2026, serta menjaga keberlanjutan fiskal agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas keuangan negara. Jangan sampai kebijakan yang berniat baik ini justru menimbulkan beban utang baru yang membahayakan struktur keuangan negara di masa depan," sebutnya.