RIAU24.COM - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengungkap masih ada sekitar 10 persen masyarakat dari kelompok ekonomi atas yang menerima bantuan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan.

Data itu diperoleh setelah dilakukan sinkronisasi antara data penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan dengan Badan Pusat Statistik (BPS).

"Bahwa uang yang kita bayarkan itu tidak semuanya untuk 50 persen orang termiskin. Ada juga yang 10 persen orang terkaya pun kita bayarkan setelah kita konsolidasikan data di BPS," beber Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR, Rabu, 15 April 2026.

Budi mencontohkan, pada kategori Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN yang sepenuhnya disubsidi pemerintah, ditemukan sejumlah penerima tidak tepat sasaran. Dari total sekitar 96,8 juta peserta, sebanyak 47 ribu di antaranya masuk kategori tersebut.

Ia bahkan sempat berkelakar Sekretaris Jenderal Kemenkes, Kunta Wibawa Dasa Nugraha, pernah termasuk dalam daftar tersebut.

"PBI yang dibayarkan Kemenkes, itu masih ada dari 96 jutaan itu 47 ribu yang kurang tepat sasaran. Saya kalau boleh bercanda sedikit, Pak Kunta, Sekjen saya, dulu masuk di situ, pernah," kata Budi.

Sebagai informasi, PBI JKN merupakan kategori peserta yang iurannya sepenuhnya ditanggung pemerintah, yakni sebesar Rp42 ribu per bulan untuk layanan kelas tiga.

Selain PBI, terdapat kategori lain dalam program JKN, antara lain Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Mandiri, Pekerja Penerima Upah (PPU), serta Bukan Pekerja (BP).

Budi juga mengungkapkan bahwa ketidaktepatan sasaran tidak hanya terjadi pada PBI. Sebanyak 35 juta penerima subsidi JKN pada kategori PBPU Mandiri juga dinilai tidak tepat sasaran. Selain itu, sekitar 11 juta peserta PBPU lainnya juga mengalami hal serupa.

Pemerintah, lanjut Budi, berencana melakukan perbaikan agar penyaluran bantuan lebih adil dan tepat sasaran.

"Nah, pemerintah melihat bahwa demi keadilan, angka-angka yang kurang tepat sasaran ini mau kita alihkan ke yang lebih membutuhkan," ujarnya.

Ia menambahkan, alokasi bantuan akan dialihkan dari kelompok ekonomi teratas ke kelompok yang lebih membutuhkan, khususnya mereka yang berada di desil menengah bawah.

"Jadi ada beberapa teman kita di Desil 5 yang belum bisa masuk PBI. Lebih baik kita kurangi yang Desil 10, yang 10 persen terkaya, kita hapus dan kita alihkan kuotanya ke Desil 5," imbuhnya. ***