RIAU24.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Muhammad Sarmuji menyebut pihaknya tak akan mengikuti usulan KPK yang menginginkan capres, cawapres, hingga calon kepala daerah, harus berasal dari internal partai.

Pihaknya menilai orang terbaik harus mendapatkan kesempatan sama untuk menjadi calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) meski bukan merupakan kader dari partai politik (parpol), dikutip dari inilah.com, Kamis, 23 April 2026.

"Orang-orang terbaik harus diberi ruang untuk bisa menjadi calon presiden dan calon wakil presiden," ujarnya.

Setelah ini KPK diminta memahami bahwa orang-orang yang akan direkrut itu merupakan calon pemimpin bangsa.

Dia pun tak menampik calon pemimpin bangsa yang berasal dari partai politik adalah hal yang baik. Namun seluruh pihak juga harus terbuka kepada calon-calon lainnya yang berasal dari luar partai.

"Itulah fungsi dari partai politik dalam rekrutmen politik," ujarnya.

KPK diketahui merekomendasikan perlunya revisi Pasal 29 UU Parpol, misalnya Pasal 29 ayat (1) huruf a perlu ditambahkan bahwa anggota partai politik terdiri atas anggota muda, madya dan utama.

Tambah KPK persyaratan untuk calon presiden dan wakil presiden, atau calon kepala dan wakil kepala daerah selain demokratis dan terbuka, perlu diatur klausul berasal dari sistem kaderisasi partai.