RIAU24.COM - Peneliti Bidang Sosial The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII), Made Natasya Restu Dewi Pratiwi meminta Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang melakukan audit total lembaga yang dipimpinnya dan juga program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurutnya, MBG masih memiliki aspek yang perlu diperbaiki, yakni belum meratanya kompetensi petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dikutip dari rmol.id, Senin 22 Juni 2026.

"Lalu lemahnya pengawasan keamanan pangan, keterbatasan transparansi data dan evaluasi program, serta minimnya pelibatan masyarakat dan pemerintah daerah dalam proses pemantauan program," ujarnya.

"Pergantian pimpinan BGN dapat menjadi peluang untuk melakukan pembenahan. Namun, yang lebih penting adalah memastikan adanya audit menyeluruh, transparansi pengadaan, evaluasi berbasis dampak, dan pelibatan masyarakat dalam perbaikan program," sebutnya.

Tambahnya, pelibatan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam pendanaan MBG dilakukan secara hati-hati dan diatur secara transparan dan akuntabel.

Sebab, pemerintah perlu memastikan bahwa kerja sama dengan sektor swasta tidak menjadi pintu masuk distribusi makanan ultra-proses.

"MBG seharusnya cermat dalam mengawasi pengadaan makanan maupun minuman kemasan dengan kandungan gula, garam, dan lemak tinggi yang berpotensi bertentangan dengan tujuan perbaikan gizi," ujarnya.