RIAU24.COM - Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin menyebut pemerintah segera memanfaatkan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk kepentingan warga tempatan.

Usulan ini karena biaya operasional dan perawatannya yang harus ditanggung negara, dikutip dari inilah.com, Jumat 26 Juni 2026.

"Yang perlu disegerakan adalah agar IKN bisa dimanfaatkan, apakah sebagai pusat pendidikan, atau ibu kota Kalimantan Timur. Sayang sekali jika fasilitas yang mahal tersebut tidak termanfaatkan," ujarnya.

Belum lagi prospek IKN menjadi ibu kota, rasa-rasanya semakin tidak jelas. Dan, secara politik semakin tidak populer. 

Oleh sebab itu pemanfaatan IKN sebagai fasilitas non-ibu kota, perlu dipikirkan dengan serius.

Apalagi uang yang harus disisihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk biaya operasional dan perawatan IKN Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp585 miliar.

"Sejak awal IKN akan dibiayai 100 persen oleh investor, tetapi faktanya hampir 100 persen dari APBN. Mengharapkan investor masuk semakin sulit, mengingat prospek IKN yang semakin tidak jelas. Saya rasa, APBN bukan pilihan baik, tetapi saya khawatir ini satu-satunya pilihan," ujarnya.