RIAU24.COM - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Adi Prayitno memastikan DPR tidak mampu mengelak terkait lemhanya fungsi pengawasan terhadap pemerintahan.

Hal ini dibuktikan ketika minimnya kontrol kasus korupsi pengadaan motor listrik di Badan Gizi Nasional (BGN) untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), dikutip dari inilah.com, Senin 29 Juni 2026.

"Hal ini jelas membuka persoalan yang lebih besar dari sekadar belanja kendaraan," ujarnya.

Korupsi sepeda motor listrik MBG dianggapnya sebagai lemahnya fungsi pengawasan DPR RI yang semestinya mengawal setiap rupiah uang negara.

Padahal, pengawasan anggaran merupakan salah satu fungsi penting yang dimiliki DPR.

"Mestinya DPR yang bermitra dengan BGN harus sering-sering mengontrol kinerja BGN," ujarnya.

"Jangan sampai banyak kebijakan yang selalu kontroversial seperti yang terjadi selama ini," ujarnya.