RIAU24.COM - Wakil Menteri Haji dan Umrah RI Dahnil Anzar Simanjuntak menyebut pihaknya berupaya tak menaikkan biaya haji ditengah proyeksi kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027 M akibat tekanan ekonomi global dan meningkatnya biaya layanan di Arab Saudi.

Agar biaya haji tak naik, pemerintah menyiapkan strategi yang dinilai menjadi titik balik pembiayaan haji nasional, dikutip dari inilah.com, Senin 29 Januari 2026.

"Sejumlah komponen biaya mengalami kenaikan. Mulai dari biaya penerbangan akibat meningkatnya harga avtur, biaya akomodasi dan layanan di Arab Saudi, hingga perubahan standar pelayanan," sebutnya.

Nantinya, pemerintah mengupayakan agar sebagian besar pembiayaan berasal dari hasil pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), tanpa mengurangi kualitas layanan yang diterima jemaah.

Pihaknya disebut akan melakukan optimalisasi nilai manfaat dana haji yang dikelola BPKH.

"Pemerintah diperintahkan untuk mencari skema terbaik agar masyarakat tetap memperoleh kemudahan menunaikan ibadah haji meskipun kondisi ekonomi global sedang berat. Prinsipnya, pelayanan meningkat, tetapi beban masyarakat harus tetap diringankan," ujarnya.

Pemerintah mengupayakan komposisi tersebut berbalik, yakni sekitar 60 persen biaya penyelenggaraan ditopang melalui nilai manfaat pengelolaan dana haji, sedangkan porsi yang dibayar langsung oleh jemaah diproyeksikan turun menjadi sekitar 40 persen.

Perubahan ini disebut sebagai upaya menjadikan hasil pengelolaan dana haji sebagai instrumen perlindungan ekonomi bagi calon jamaah haji.