RIAU24.COM - Sekretaris Pendiri Indonesian Audit Watch (IAW), Iskandar Sitorus berharap redanya polemik antara PDIP, Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan PSI terkait perang simbol politik.

Hal ini karena banyaknya masalah substansial yang dihadapi masyarakat, salah satunya investasi di Rempang-Galang, dikutip dari rmol.id, Sabtu 4 Juli 2026.

PDIP semestinya mengarahkan kritik kepada warisan kebijakan pemerintahan Jokowi, bukan sekadar memperdebatkan atribut partai atau simbol-simbol politik.

"Jika PDIP ingin mengkritik Jokowi, kritisilah warisan kebijakannya. Bantu warga Rempang memperjuangkan kepastian hukum, dorong audit BPK, tindak lanjuti rekomendasi Ombudsman, dan buka dokumen publik agar transparansi terjaga. Itulah kritik yang sehat," sebutnya.

Di sisi lain, PSI juga diminta tidak sekadar membalas kritik melalui sindiran politik. 

Pembelaan terhadap Jokowi seharusnya dibuktikan dengan data mengenai realisasi investasi, penyelesaian hak masyarakat, dan tindak lanjut rekomendasi Ombudsman.

"Politics is about substance, not just symbols. Yang terjadi sekarang adalah perang simbol yang dangkal, sementara persoalan substantif seperti warisan tata kelola yang bermasalah di Rempang-Galang nyaris tidak tersentuh," ujarnya.

Tambahnya, proyek Rempang Eco-City yang digagas pada era pemerintahan Jokowi menyisakan berbagai persoalan tata kelola.

"Belum lagi temuan Ombudsman RI mengenai dugaan maladministrasi dalam proyek tersebut, mulai dari belum tuntasnya status hukum lahan, pengabaian keberadaan Kampung Tua, percepatan proyek tanpa persiapan matang, hingga penanganan penolakan warga yang memicu ketidakpercayaan kepada pemerintah," sebutnya.

"Ini bukan sekadar kegagalan teknis. Ini adalah kegagalan tata kelola yang terstruktur. Negara bergerak cepat untuk investor, tetapi lambat untuk rakyat. Narasi investasi digembar-gemborkan, sementara fondasi hukum dan sosialnya amburadul," tambahnya.