RIAU24.COM - Ungkapan "maling teriak maling" menjadi kalimat yang berulang kali disampaikan Dahari saat menceritakan polemik pengembalian Kartu Tanda Anggota (KTA) Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bengkalis yang kini menjadi perbincangan publik.

Baginya, persoalan yang mencuat saat ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan akumulasi dari hubungan yang retak setelah bertahun-tahun berjalan baik.

Di balik polemik tersebut, tersimpan kisah panjang tentang persahabatan, perjalanan organisasi, dan dinamika internal yang menurut Dahari berujung pada saling tuding di antara sesama insan pers.

Dahari mengaku mengenal dekat Sekretaris PWI Bengkalis, Agustiawan, jauh sebelum dirinya menjadi anggota organisasi wartawan terbesar di Indonesia itu. Hubungan keduanya terjalin saat sama-sama aktif menjalankan tugas jurnalistik di berbagai lokasi peliputan.

Kedekatan itu, kata Dahari, membuat dirinya menaruh kepercayaan penuh kepada rekannya tersebut. Berbagai kegiatan liputan dijalani bersama hingga terbangun hubungan yang akrab dan saling mendukung.

"Sekitar tahun 2015 hingga 2017, ketika PWI membuka pendaftaran anggota muda, Dahari mengaku mendapat dorongan dari Agustiawan untuk ikut bergabung. Namun saat itu ia menghadapi kendala administrasi karena hanya memiliki ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTs)," ungkapnya, Minggu 5 Juli 2026.

Menurut Dahari, dirinya sempat menyampaikan keraguan karena merasa tidak memenuhi syarat yang dibutuhkan. Ia khawatir proses pendaftaran tidak dapat dilanjutkan apabila persyaratan administrasi tidak lengkap.

Namun, menurut pengakuannya, saat itu dirinya diyakinkan bahwa persoalan tersebut dapat diatasi. Bahkan ia mengaku diminta menggunakan fotokopi ijazah milik adiknya yang dinilai memiliki kemiripan wajah dengannya.

Meski sempat merasa khawatir akan menimbulkan persoalan di kemudian hari, Dahari akhirnya mengikuti arahan tersebut. Dengan keyakinan bahwa semuanya telah diketahui dan dianggap aman, ia pun melanjutkan proses pendaftaran hingga resmi menjadi anggota PWI.

Perjalanannya di organisasi tidak berhenti di situ. Ia mengikuti berbagai kegiatan kewartawanan dan beberapa tahun kemudian berhasil lulus Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di Pekanbaru. 

Bagi Dahari, keberhasilan tersebut menjadi bukti bahwa dirinya serius menjalani profesi wartawan.
Namun suasana yang semula penuh kebersamaan perlahan berubah.

Hubungan yang dulu akrab mulai merenggang. Dahari menilai akar persoalan bukan berasal dari ijazah yang digunakan saat pendaftaran, melainkan masalah internal organisasi yang berkaitan dengan hak-hak keuangan.

Salah satu yang masih menjadi tanda tanya baginya adalah dana transportasi peserta Kongres PWI Riau di Gedung Cik Puan Bengkalis. Ia mengaku tidak pernah menerima dana transportasi sebesar Rp500 ribu yang disebut-sebut diberikan kepada peserta kegiatan tersebut.

Tidak hanya itu, saat dipercaya menjabat sebagai Ketua SIWO PWI Bengkalis pada masa priode pertama kepemimpinan Adi Putra, Dahari mengaku harus menggunakan dana pribadi bahkan meminjam uang untuk membiayai keberangkatan peserta mengikuti kegiatan olahraga wartawan di tingkat provinsi riau tersebut.

Setelah kegiatan selesai, ia menyatakan telah menyerahkan laporan pertanggungjawaban (SPJ) dengan nilai sekitar Rp7 juta kepada pengurus PWI Bengkalis. Namun hingga dana hibah organisasi dicairkan, ia mengaku belum pernah menerima penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan.

Menurut Dahari, sejak saat itulah hubungan dirinya dengan sejumlah pengurus mulai memburuk. Tak lama kemudian, ia mengaku digantikan dari posisi Ketua SIWO meskipun namanya masih tercantum dalam surat keputusan kepengurusan yang berlaku.

Ketika polemik dualisme kepengurusan PWI terjadi di tingkat pusat, persoalan yang selama ini tidak pernah dipermasalahkan kembali mencuat.

Dahari mempertanyakan mengapa isu ijazah yang menurutnya sudah diketahui sejak awal justru baru diangkat setelah hubungan internal organisasi tidak lagi harmonis. Ia menilai pihak pihak yang mengetahui, menerima, dan meloloskan dokumen administrasi tersebut semestinya ikut bertanggung jawab.

 "Kalau memang sejak awal dianggap salah, mengapa dulu bisa diloloskan? Karena itu saya mengatakan ini seperti maling teriak maling. Semua pihak yang terlibat harus bertanggung jawab, termasuk pihak yang melakukan verifikasi dan seleksi calon anggota," tegas Dahari.