RIAU24.COM - Ketua Umum Forum Pembela Kedaulatan Bangsa (FPKB) H.Y Husen Ibrahim menyayangkan masih ada kalangan menteri yang menjadi beban Presiden Prabowo Subianto.

"Menjadi pembantu Presiden itu harusnya membantu meringankan tugas Presiden, bukan justru menambah beban Presiden, sekaligus harus kreatif, bekerja keras dan jujur dalam menjalankan tugas, jangan tiap tahun minta penambahan anggaran," sebutnya, dikutip dari rmol.id, Senin 10 Agustus 2026.

Dia menilai belum ada menteri yang menyatakan tidak membutuhkan tambahan anggaran karena anggaran yang dikelola pada tahun sebelumnya menghasilkan surplus. 

Menurutnya, kementerian yang mengelola anggaran negara semestinya mampu mengoptimalkan dana tersebut agar memberikan manfaat dan menghasilkan nilai tambah, bukan terus bergantung pada penambahan anggaran.

Misalnya Kementerian Pertanian dan Kementerian ESDM harus mampu mengoptimalkan anggarannya sehingga memberikan kontribusi lebih besar bagi negara.

Dia mengusulkan agar kantor kementerian teknis tidak seluruhnya terpusat di Jakarta, melainkan didistribusikan ke berbagai provinsi di Indonesia. 

Menurutnya, setiap provinsi dapat menjadi lokasi kantor kementerian tertentu sehingga kehadiran pemerintah pusat turut memberikan dampak ekonomi bagi daerah.

Dengan demikian, aktivitas aparatur pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, saat berkoordinasi dengan kementerian terkait dapat memberikan efek positif terhadap perekonomian daerah.

"Misalnya Kantor Kemenag berada di Aceh, Kementerian Pendidikan di Jawa Tengah atau Jogja, Kementerian Pariwisata di Bali, Kementerian Pertanian di Jawa Barat dan lain-lain, sehingga Jakarta hanya menjadi pusat pemerintahan dan perekonomian serta menjadi tempat kantor Menko," jelasnya.