RIAU24.COM - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menawarkan opsi (work from home/WFH) bagi pemerintah daerah yang terdampak erupsi Gunung Anak Krakatau.

Menurutnya, kebijakan tersebut dapat diterapkan sesuai kondisi masing-masing daerah, terutama apabila sebaran abu vulkanik dinilai berpotensi mengganggu kesehatan dan keamanan masyarakat maupun ASN, dikutip dari inilah.com, Minggu 6 September 2026.

Tito mengatakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus berkomunikasi dengan pemerintah provinsi Banten, Lampung, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Sumatera Selatan untuk memantau dampak erupsi.

"Kalau memang ada potensi yang akan berpengaruh berbahaya untuk kesehatan, untuk keamanan, maka sektor layanan publik, termasuk juga kegiatan masyarakat, termasuk juga kegiatan belajar mengajar, dapat dilakukan respons misalnya mengalihkan, untuk mengurangi dampak kesehatan, maupun dampak keamanannya, termasuk misalnya sistem transportasi, sarana, dan lain-lain," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah daerah dapat menerapkan WFH apabila kondisi di wilayahnya sudah masuk kategori darurat berdasarkan pertimbangan kesehatan dan keamanan.

"Kalau itu dianggap situasinya emergency atau darurat, termasuk juga kalau situasi pemerintah kabupaten/kota melihat aspek kesehatan dan aspek keamanan di daerah itu bagi masyarakat, termasuk bagi ASN administrasi negara, bisa terganggu, maka yang dapat dilakukan work from home," sebutnya. 

Penerapan WFH dapat dilakukan secara bertahap. 

Tito menyebut pemerintah daerah dapat memberlakukan WFH sekitar 50 persen, terutama dengan tetap mempertahankan pegawai pada sektor-sektor layanan esensial.