RIAU24.COM - Direktur Eksekutif SETARA Institute, Halili Hasan meminta kepada Presiden Prabowo Subianto memperkuat sistem yang mampu mengontrol kekuasaan. 

"Kalau pemerintahan Presiden Prabowo ingin memperkuat demokrasi, ukurannya bukan seberapa kuat pemerintah mengendalikan politik, tetapi seberapa kuat sistem demokrasi membatasi kekuasaan pemerintah sekaligus memastikan kekuasaan tetap responsif terhadap rakyat," sebutnya, dikutip dari rmol.id, Jumat 18 September 2026.

Menurutnya akan berbeda jika pemerintahan Prabowo memang menginginkan demokrasi sebagai instrumen untuk mendapatkan kekuasaan politik.

Tambahnya, masalah demokrasi Indonesia bukan sekadar apakah eksekutif, legislatif, dan yudikatif masih bekerja secara formal, tetapi apakah ketiganya benar-benar menjalankan fungsi checks and balances. 

Sementara konstitusi secara eksplisit memberikan DPR tiga fungsi, yakni legislasi, anggaran, dan pengawasan. 

Bahkan DPR memiliki instrumen seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat.

"Jadi, tegas dia, secara konstitusional DPR merupakan salah satu instrumen utama pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif," ujarnya.