RIAU24.COM - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Prof Didik J Rachbini meyakini pemerintah bisa menggratiskan pendidikan di perguruan tinggi negeri (PTN) tanpa menguras APBN.

Menurutnya, yang harus dilakukan yakni menata ulang alokasi anggaran pendidikan, dikutip dari rmol.id, Minggu 20 September 2026.

"Itu jika dihitung-hitung anggarannya mencapai ratusan triliun Rupiah," ujarnya.

Pemerintah juga tidak harus mencari sumber anggaran baru jika desain pembiayaan pendidikan nasional ditata ulang.

"Pemikiran presiden tidak masuk akal? Tidak. Menterinya saja yang harus sigap, serius dan cerdas menerjemahkan semangat pendidikan gratis dari SD sampai perguruan tinggi negeri," sebutnya.

Menurutnya, anggaran pendidikan 2026 mencapai Rp769,1 triliun. 

Angka ini alokasi 20 persen dari belanja negara dan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat, transfer ke daerah, serta pembiayaan.

Tambahnya, sebagian anggaran perlu diarahkan lebih tajam untuk memastikan akses pendidikan gratis pada jenjang pendidikan negeri.

"Dengan adanya semangat dan arahan presiden tersebut tidak membuat bingung Menkeu, Mendikdasmen, dan Mendiktisaintek. Justru ini menjadi kesempatan agar anggaran tersebut kembali ke ranahnya," ujarnya.

Untuk pendidikan tinggi, Didik mengusulkan pembagian sumber pembiayaan antara negara dan masyarakat. PTN menjadi bagian yang lebih kuat dibiayai APBN, sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS) tetap berkembang dengan pembiayaan masyarakat.