RIAU24.COM - Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto mengungkap fakta paling krusial dalam kasus penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. 

Semua rangkaian penyadapan itu, kata Suyudi, berawal dari satu perintah dari eks Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo (LSP). 

Hal itu disampaikan Suyudi dalam Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026).

"Perintah penyadapan diduga berasal dari Jenderal LSP melalui SU, kemudian diteruskan kepada EH dan AS," kata Suyudi. 

Perintah itu, menurut Suyudi, tidak disampaikan melalui jalur resmi. 

Tidak ada surat permohonan penyidik, tidak ada laporan polisi, tidak ada penetapan pengadilan. 

Perintah hanya disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp.

"Selanjutnya perintah tersebut disampaikan secara lisan atau melalui grup WhatsApp tanpa surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi," tegas Suyudi. Dari perintah Listyo Sigit itulah, seluruh mesin penyadapan ilegal kemudian bergerak.

Rangkaian perintah dari Listyo Sigit itu berakhir dengan upaya penghapusan jejak. 

Pada Oktober 2026, AS diduga memerintahkan pembubaran grup WhatsApp yang digunakan untuk menyampaikan perintah penyadapan serta penghapusan data hasil penyadapan pada sistem LIMS dan PLX.

Perintah pembubaran grup dan penghapusan data tersebut justru menimbulkan kecurigaan pelapor, sehingga pada tanggal 30 Oktober 2026, peristiwa ini dilaporkan ke SPKT Bareskrim Polri dan selanjutnya ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dengan identitas pelapor dirahasiakan. 

Peristiwa yang dilaporkan diduga terjadi di wilayah Jakarta Selatan dengan dugaan tindak pidana penyadapan dan/atau akses ilegal dan/atau penghapusan data elektronik.

Suyudi menegaskan, berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyadapan pada Pusat Pemantauan Polri, penyadapan harus didasarkan pada permintaan tertulis penyidik, dilengkapi persyaratan yang ditentukan, serta memperoleh persetujuan sesuai prosedur yang berlaku.

Hasil penyadapan hanya diperuntukkan bagi kepentingan penyidikan yang sah, sedangkan pemusnahan data harus dilakukan sesuai ketentuan dan dilengkapi berita acara.

Namun, dalam perkara ini ditemukan dugaan penyimpangan berupa perintah penyadapan tanpa permohonan penyidik, provisioning tanpa verifikasi, penggunaan hasil penyadapan di luar prosedur yang dipersyaratkan, serta penghapusan data elektronik. 

"Seluruh dugaan tersebut menjadi bagian dari pembuktian dalam proses penyidikan," kata Suyudi. 

(zar)