RIAU24.COM - SIAK – Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Siak tidak menjadikan penghargaan sebagai tujuan utama dalam menjalankan Pengarusutamaan Gender (PUG). Baginya, memastikan hak-hak perempuan dan anak tetap terpenuhi, meski di tengah keterbatasan anggaran, jauh lebih penting daripada sekadar mengejar pengakuan atau penghargaan.

Penegasan tersebut disampaikan Afni saat Pemerintah Kabupaten Siak mengikuti Verifikasi Lapangan Evaluasi Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) Tahun 2025 dan Verifikasi Penganugerahan Parahita Ekapraya (PPE) Tahun 2026 bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kamis (12/11/2026).

Kegiatan yang berlangsung secara daring dari Ruang Rapat Zamrud, Komplek Rumah Rakyat, Kabupaten Siak, tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap kebijakan, kelembagaan, program, serta capaian pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Afni menyampaikan bahwa keterbatasan fiskal daerah menjadi tantangan serius dalam memastikan pelayanan dasar bagi perempuan dan anak tetap berjalan. Karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk terus mencari solusi agar pemenuhan hak masyarakat tidak terhenti akibat keterbatasan anggaran.

"Tentu saja kami dari Pemerintah Kabupaten Siak, yang hari ini untuk pertama kalinya dipimpin oleh seorang perempuan, di tengah kondisi fiskal yang kita tahu sangat tidak baik-baik saja, hak-hak dasar dan pelayanan bagi perempuan dan anak pasti memiliki dampak yang sangat signifikan," kata Afni.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian pemerintah daerah adalah keterbatasan akses pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Saat ini, sekolah khusus disabilitas hanya tersedia satu dan berada di pusat kota. Sementara itu, kebutuhan layanan pendidikan juga datang dari anak-anak yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak mengambil langkah dengan mengalihfungsikan kendaraan operasional perangkat daerah menjadi layanan bus sekolah bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Namun, dalam perjalanannya, layanan tersebut sempat terhenti akibat keterbatasan anggaran operasional, termasuk untuk kebutuhan bahan bakar minyak (BBM).

Afni mengaku langsung menginstruksikan jajarannya agar kendaraan tersebut kembali beroperasi. Menurutnya, keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan terhentinya akses pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

"Ketika kami mendapat laporan kendaraan itu sempat berhenti karena tidak ada lagi bensinnya, saya perintahkan bagaimana caranya harus ada bensinnya agar anak disabilitas dan orang tua mereka, terutama ibu, tetap bisa mengantarkan anak-anaknya ke sekolah," ujarnya.

Menurut Afni, persoalan tersebut menjadi gambaran nyata bahwa kondisi fiskal daerah memiliki pengaruh langsung terhadap kemampuan pemerintah dalam memenuhi hak-hak dasar masyarakat. Meski demikian, pemerintah tetap harus hadir dan memastikan pelayanan publik dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Tidak hanya di sektor pendidikan, Pemkab Siak juga memperkuat pelayanan administrasi kependudukan melalui sistem jemput bola. Petugas mendatangi langsung rumah warga yang mengalami kesulitan mengakses kantor pelayanan, mulai dari lansia, ibu hamil, hingga anak-anak yang membutuhkan dokumen kependudukan.

"Ketika warga kami tidak mampu datang ke kantor camat, maka pegawai kami yang datang ke rumah-rumah lansia, datang ke rumah ibu hamil, sampai membuatkan KTP bagi anak-anak. Jadi, perempuan dan anak-anak tetap mendapatkan hak-hak pelayanan dasar mereka sampai ke pelosok kampung," katanya.

Afni kembali menegaskan bahwa penghargaan Parahita Ekapraya bukanlah tujuan utama pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Siak. Baginya, penghargaan seharusnya menjadi bentuk apresiasi atas kerja nyata pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, bukan justru menjadi target yang mengesampingkan substansi pemenuhan hak warga.

Ia juga mengingatkan seluruh perangkat daerah agar menyampaikan data dan fakta secara objektif selama proses verifikasi berlangsung. Menurutnya, keakuratan data sangat penting karena menjadi dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pembangunan yang tepat sasaran.

"Kalau data kita palsu, nanti pengambilan kebijakannya juga palsu dan apa yang kita perjuangkan menjadi tidak tepat sasaran," tegasnya.

Rapat virtual tersebut dibuka oleh Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta Pemerintah Daerah Wilayah I KemenPPPA, Eni Widiyanti, bersama Ketua Tim Verifikator KemenPPPA, Hanifah, serta Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Siak, Fauzi Asni, dan Ketua TP PKK Kabupaten Siak, Siti Sarifah.

Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak diharapkan terus memperkuat komitmen dalam mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, sekaligus memastikan perempuan, anak, dan kelompok rentan memperoleh hak serta pelayanan dasar secara adil dan merata.(Lin)