Natalius Pgai Tolak Keras Pemindahan Badak Jawa: Pasti Ada Kepentingan Bisnis
RIAU24.COM - Menteri HAM Natalius Pigai menolak usulan pemindahan badan Jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon di Banten ke Taman Nasional Alas Purwo di Jawa Timur.
Pigi menilai bahwa hewas harus dilestarikan di habitat aslinya agar bisa berkembang.
Bahkan, ia mengumpamakan pemindahan badak Jawa sebagai pelanggaran HAM berat jika terjadi pada manusia.
Hal itu diungkapkan dalam rapat kerja bersama Komisi XIII DPR RI pada Selasa, 17 November 2026.
Pigai mencontohkan negara Rwanda di Afrika Timur yang mendapatkan penghargaan internasional, karena melestarikan satwa liar di habitata aslinya.
Menurut Pigai, jika satwa liar dipindahkan dari habitat aslinya, belum tentu dapat berkembangan dengan baik seperti di tempat asalnya.
Karena itu, Pigai mengatakan akan berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk mengkaji ulang penetapan kawasan laut di perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).
Melansir @bigalphaid, saat diwawancarai Pigai mengatakan bahwa ia curiga akan ada suatu proyek yang masuk di balik wacana pemindahan badak JAwa dari Ujung Kulon ke Alas Purwo.
"Kalau biasanya pemerintah amu memindahkan suatu masyarakat atau mamindahkan biota amau memindahkan hewan berarti ada proyek yang mau masuk, berarti pasti ada kepentingan bisnis," ucap Natalius Pigai, Menteri HAM saat ikut dalam Rapat Kerja dengan KOMISI III DPR RI.
Tak hanya badak Jawa, Pigai juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap masyarakat sekitar dan ekosistem di Ujung Kulon.
(***)