Pemerintah ingin mengakhiri duplikasi operasi BUMN
RIAU24.COM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah memerintahkan semua perusahaan milik negara untuk menghilangkan duplikasi lini bisnis demi meningkatkan efisiensi sektor publik dan meningkatkan kualitas produk dan layanan.
Perusahaan holding energi milik negara, Pertamina dan empat operator pelabuhan milik negara, Pelindo I, II, III dan IV, telah mengindahkan seruan tersebut dengan menandatangani kesepakatan kerja sama di Jakarta.
Rini mengatakan Pertamina saat ini mengoperasikan 167 pelabuhan untuk mendukung bisnisnya, tetapi seharusnya hanya berfokus pada industri minyak dan gas dan menyerahkan manajemen pelabuhan ke Pelindo dan lini bisnis non-inti lainnya ke BUMN lain.
“Pertamina memiliki keahlian di bidang energi dari sisi hulu ke hilir, sementara Pelindo memiliki keahlian dalam manajemen pelabuhan. Jika ada operasi yang bukan bisnis inti mereka, mereka harus menyelesaikannya dengan BUMN lain, ”katanya setelah penandatanganan perjanjian baru-baru ini.
Pertamina secara bertahap akan menyerahkan pengelolaan 167 pelabuhannya di seluruh Indonesia ke Pelindo, kata Rini. Perjanjian tersebut, yang berjudul "kolaborasi sinergi bisnis", akan menghemat Pertamina dan Pelindo hingga Rp 2,4 triliun (USD 171,5 juta) dalam biaya per tahun, menurut perkiraan kementerian.
Nilai itu akan muncul dari persyaratan yang tercakup dalam perjanjian, yaitu penggunaan bahan bakar dan pelumas Pertamina di semua pelabuhan dan area kerja Pelindo serta langkah-langkah untuk memperkuat layanan pilot boat dan tugboat.
