AS selama ini menjadi tuan rumah dan berpartisipasi dalam sejumlah acara yang dimaksudkan untuk menyoroti pelanggaran ini selama Majelis Umum PBB lalu.

Pembatasan visa juga mengikuti daftar hitam Departemen Perdagangan pada hari Senin terhadap 28 perusahaan China, kantor pemerintah dan biro keamanan atas dugaan peran mereka dalam memfasilitasi pelanggaran hak asasi manusia di wilayah Xinjiang.