RIAU24.COM - SIAK- Sekretaris Daerah TS Hamzah selaku Pelaksana Harian Tugas Ketua Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Siak, menjadi peserta Rapat Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah (Rakorpusda) TPID Tahun 2019, yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri, bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/ Bappenas, dan Bank Indonesia di Jakarta, Kamis (21/11/19).

zxc1

Dalam Rakorpusda yang dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah M Hudori di Hotel Kartika Chandra Jakarta Selatan tersebut, para peserta juga mendengarkan pemaparan sejumlah narasumber pejabat Eselon I dari Kelompok Kerja Daerah Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP), dengan dengan tema "Sinergi dan Inovasi dalam mendukung ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan di daerah".

zxc2

“Rakorpusda TPID dilaksanakan  untuk menindaklanjuti hasil Rakornas Pengandalian Inflasi Tahun 2019 yang telah dilaksanakan sebelumnya. TPID sekaligus juga diminta untuk melaksanakan koordinasi dengan kantor perwakilan Bank Indonesia setempat,” kata Sekda T.S. Hamzah didampingi Kabag Perekonomian Azmarman Yohanto, usai menghadiri kegiatan.

Dia menjelaskan, tujuan digelarnya Rakorpusda ialah untuk merumuskan tindak lanjut arahan hasil Rakornas TPIP agar dapat diimplementasikan di daerah.

"TPIP ingin mengetahui perkembangan inflasi terkini serta kebijakan dan tantangan didaerah kedepan, serta sinkronisasi sinergitas program Empat Kunci (4 K) dalam upaya pengendalian inflasi di Indonesia, pada dokumen perencanaan dan penganggaran daerah" ungkapnya.

Hal tersebut kata dia, terkait dengan implementasi peran TPID dalam memfasilitasi dan memitigasi ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi serta berbagai potensi tantangan inflasi lainnya yang dihadapi daerah serta solusi yang ingin diwujudkan kedepan.

"Hasil yang diharapkan ialah terimplementasikannya program nasional TPIP diseluruh kabupaten dan kota sehingga perekonomian nasional tumbuh kuat dan stabil. Alhamdulillah untuk Kabupaten Siak pada tahun 2018 hanya sebesar 2,71 persen, lebih rendah dari tahun 2017 yang berkisar 3,65 persen. Siak masih berada dibawah inflasi nasional sebesar 3,13 persen," tutup Hamzah. 

Sementara itu Kabag Perekonomian Setda Azmarman Yohanto menjelaskan berdasarkan roadmap pengendalian inflasi 2019 - 2021, outcame yang diharapkan ialah IHK berada dalam rentang sasaran nasional 3,5 plus minus 1 persen. Dengan penekanan kebijakan pada upaya menjaga stabilitas inflasi pangan dan penetapan tarif didaerah dengan memperhatikan sasaran inflasi IHK dan daya beli masyarakat

"Faktor kunci dalam roadmap pengendalian olinflasi 2019-2021 adalah keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Dengan demikian outputnya diharapkan inflasi food (pangan) dan non food (non pangan) trennya menurun" kata dia. 

Rakorpusda dihadiri para Sekretaris Daerah dari 542 Kabupaten Kota se-Indonesia, pejabat Perwakilan Bank Indonesia di daerah, Kementerian dan Lembaga terkait selaku TPID. Selain pengarahan, acara juga diisi  penyampaian materi dari narasumber Kemenko Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Bappenas, dan Akademisi IPB. (R24/Lin)