Tetapi ada juga yang mewacanakan presiden hanya dapat dipilih satu kali namun masa jabatannya diperpanjang menjadi delapan tahun.

"Iya memang wacana tentang amendemen ini memang beragam sesungguhnya, ada yang mewacanakan justru masa jabatan presiden menjadi tiga kali, ada yang mewacanakan untuk satu kali saja tapi dalam delapan tahun. Itu juga kami tidak bisa melarang orang untuk berwacana," ujar Hidayat, Rabu (20/11/2019).

Hal ini pun diakui oleh Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani yang menyebutkan, saat ini pihaknya tengah menghimpun berbagai masukan terkait amendemen terbatas UUD 1945.