Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMD), Ikhwani mengatakan, penilaian itu dilakukan langsung oleh Pemerintah Pusat. Pihaknya hanya menerima sebagai bahan evaluasi dan dasar dalam melaksanakan program pembangunan.

“Kita tidak bisa melakukan intervensi dalam penilaian itu. Apalagi dalam memberikan penilaian telah berdasarkan dengan kondisi sebenarnya. Tinggal kita, bagaimana keterbatasan di desa menjadi acuan untuk melaksanakan pembangunan,” terangnya.

Sejumlah klasifikasi penilaian dalam menentukan kategori desa diantaranya, kondisi pembangunan, pendidikan, sosial masyarakat dan lainnya. Ikhwani akan menjadikan data tersebut dalam mengevaluasi Rancanga Anggaran, Pendapatan, Belanja Desa (RAPBDes).