RIAU24.COM - JAKARTA- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyebutkan, pihaknya kesulitan memperoleh data dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk menyempurnakan aplikasi pengawasan anggaran yang disebut JAGA.

zxc1

Padahal, kata Agus, dengan aplikasi ini maka banyak anggaran yang dikelola pihak eksekutif bisa dilihat secara real-time. "Namun sekarang ini yang baru bisa dihadirkan adalah pemerintah daerah sedangkan pusat belum. Karena kami belum dapat data dari Kementerian Keuangan dan Bappenas," ujarnya saat saat rapat dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Rabu (27/11/2019).

zxc2

Untuk itu, Agus meminta bantuan dari Komisi III DPR untuk komunikasikan hal ini dengan Komisi yang terkait dengan Kemenkeu dan Bappenas. "Karena ini kami meminta bantuan dari pihak Komisi III untuk mengkoordinasikan ini dengan Komisi terkait," jelasnya.

JAGA sendiri diluncurkan KPK pada Desember 2016 sebagai aplikasi untuk pencegahan korupsi yang mendorong transparansi penyelenggaraan pelayanan publik dan pengolahan aset negara. (R24/Bisma)