Lebih jauh diungkapkannya, masalah utama di Dinas Koperasi dan UMKM Inhil terletak pada minimnya anggaran yang tersedia. Padahal Inhil, instansi yang ia pimpin ini mendapat predikat tipe A, sudah tentu membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk monitoring dan pembinaan koperasi yang ada.

Masih menurutnya, banyak anggaran APBN yang tersedia bisa digunakan untuk berbagai kegiatan di Inhil. Hanya saja untuk mendapatnya, perlu lobi yang mengharuskan kita melakukan perjalanan dinas hingga ke Jakarta.

"Untuk itu kita butuh dukungan Komisi II menyangkut anggaran. Ibarat Motor Komisi II adalah bensinnya, macam manapun kita mengutak-atik, kalau bensinnya tidak ada, motor tidak bisa jalan juga," ujarnya.