"Data miskin dan terdampak tidak akurat. Negara dan daerah sudah hadir puluhan tahun tapi kesepakatan tentang definisi miskin masih berbeda-beda, sehingga data berbeda-beda dan tidak jelas," tambah politisi PKS Pelalawan ini.

zxc2

Disisi lain, Abdullah meyakini APBD tidak sanggup mensupply sembako.  Hitungannya, saat ini pemerintah pusat memangkas transfer ke daerah Rp 161 M untuk penanganan covid. Kemudian Pemda harus menyiapkan sembako Rp 15 M perbulan untuk 42.600 KK, dalam data DTKS,  belum lagi yang belum masuk data. Potensi kisruh seperti Pekanbaru terhadap data yang blm akurat.