Husaimi Meradang Tim TAPD Main-main Dalam Pembahasan APBD Perubahan 2020

Selasa, 15 September 2020 | 17:27 WIB
Husaimi Hamidi Husaimi Hamidi

RIAU24.COM - Ketua Fraksi Gabungan (PPP, Nasdem, dan Hanura) DPRD Riau, Husaimi Hamidi meradang dengan sikap Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Riau yang main-main dalam melakukan pembahasan APBD Perubahan. 

Baca Juga: Ringankan Beban, IZI Riau Bantu Anak Yatim dan Dhuafa Dapat Bantuan Akses Internet

Husaimi marah karena semua ketua fraksi yang sudah menggelar rapat dan Pimpinan menyebut Pemda akan mengirimkan draft APBD P hari ini, Selasa 15 September 2020 tapi nyatanya tidak terealisasi.

"Katanya masuk hari ini, cuma Pemda kan sudah janji sebulan yang lalu. Tapi besok ke besok saja katanya. Jadi saya sarankan pada Pimpinan, tak usah dibahas saja APBD-P ini, yang butuh APBD-P ini kan bukan DPRD Riau," kata Husaimi.

Disampaikan Husaimi, selama ini DPRD Riau dibuat seperti mengemis-ngemis, mulai dari mengirimkan surat ke Gubernur, menunggu Sekda. Padahal ini adalah kepentingan rakyat yang tidak boleh ditanggapi dengan cara main-main begini.

"Kita tunggu saja hari ini. Saya tak mau DPRD main-main, bahas APBD Perubahan ini tak bisa seminggu atau dua minggu. Itu uang loh, yang kita ketok itu uang, harus kita mengerti. Jangan ketok orang lain, ketok kita, malu kita nanti," tegasnya.

Kalau misalnya nanti ada kendala seperti gaji yang tak terbayarkan atau segala macamnya, itu adalah kesalahan Pemprov Riau. Silahkan Pemprov, lanjut Husaimi, menindaklanjuti dengan membuat Peraturan Gubernur (Pergub) saja.

Baca Juga: Penunjukan Pjs. Bupati Bikin Masyarakat Rohul Tersinggung, Dr Jupendri: Kami Sudah Tak Dipandang Gubernur

Disinggung mengenai keperluan anggaran di penanganan Covid-19, Husaimi menegaskan harusnya itu menjadi bahan renungan oleh Pemprov Riau dan membuat mereka bisa serius menindaklanjuti APBD Perubahan ini.

"Kalau mereka memang menganggap ini penting, tolong serius, kalau tidak mundur diri saja. Mereka (TAPD) tidak ada pedulinya, yang penting kerja aja bagi mereka. Padahal mereka tahu Undang-Undang bahwa paling lambat tanggal sekian, ketok palu tanggal 30 September, belum lagi paripurnanya. Kalau hanya seminggu dibahas, itu icak-icak namanya," tutupnya.

PenulisR24/riko



Loading...
Loading...