Pemerintah Jawa Barat Mencari Relawan Untuk Membantu Mitigasi COVID-19 di Depok
RIAU24.COM - Pemprov Jabar sedang mencari orang-orang berlatar belakang medis untuk menjadi relawan guna membantu mitigasi dampak COVID-19 di Kota Depok. “Dinkes dan Depok mengusulkan rekrutmen untuk mempercepat penanganan COVID-19,” kata Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar Setiaji dalam keterangan tertulisnya, Rabu.
Pernyataan itu lebih lanjut mengatakan perekrutan terbuka hingga 31 Oktober. Tenaga medis yang membutuhkan adalah apoteker berpengalaman, radiografer, fisioterapis, telekonsultan, dokter, perawat, petugas kebersihan lingkungan, ahli gizi, dokter umum dan tenaga teknologi laboratorium.
Rekrutmen terbuka untuk penduduk Jawa Barat dan yang berada di luar provinsi.
Uraian tugas, kriteria relawan, metode pengarahan, dll. Dapat diakses melalui aplikasi seluler PILKOBAR atau indorelawan.org/p/pikobar.
Setiaji mengatakan, calon relawan perlu mengisi formulir pemeriksaan sebelum dipanggil untuk wawancara dengan Dinas Kesehatan Jawa Barat atau Dinas Kesehatan Depok. “Kami berharap pemerintah dan masyarakat dapat bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19,” ujarnya. Depok, bersama dengan Bogor dan Bekasi, merupakan mayoritas kasus baru COVID-19 di provinsi Jawa Barat.
Hingga Selasa, Depok mencatat total 5.717 kasus positif COVID-19, sedangkan Kota Bogor 1.654 kasus, Kabupaten Bogor 2.243 kasus, Bekasi 5.187 kasus dan Kabupaten Bekasi 3.545 kasus. Secara total, Provinsi Jawa Barat mencatat 28.087 kasus positif COVID-19 hingga Selasa.
Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan telah mengusulkan agar Depok memprioritaskan program vaksinasi COVID-19 ke depan. “Saya sudah ajukan agar Depok menjadi salah satu daerah yang mendapat vaksin pertama. Tapi tetap akan dilakukan secara bertahap mulai dari kelompok masyarakat yang paling rentan, ”ujarnya, Selasa seperti dikutip kompas.com.
Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan dan Vaksinasi Vaksin yang ditandatangani pada 5 Oktober merinci kelompok-kelompok yang menjadi prioritas untuk mendapatkan vaksinasi, yaitu pekerja garis depan, dari petugas kesehatan dan tenaga medis contact-tracing, hingga aparat militer dan penegak hukum; tokoh agama dan masyarakat, pemerintah daerah di tingkat kecamatan, desa, masyarakat dan lingkungan; guru di berbagai tingkat pendidikan; pejabat pemerintah dan anggota dewan legislatif; anggota Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang iurannya ditanggung oleh pemerintah dan masyarakat umum.
Menurut Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah telah mendapatkan komitmen pengiriman 271,3 juta dosis vaksin COVID-19 dari China. Dari jumlah itu, diharapkan 30 juta dosis sudah siap pada akhir tahun ini.
