Muhammadiyah Ajak Pemerintah Jihad, Ubah Kebiasaan Impor Jadi Ekspor

Jumat, 09 April 2021 | 15:02 WIB
Haedar Nashir [Instagram/@haedarnashirofficial] Haedar Nashir [Instagram/@haedarnashirofficial]

RIAU24.COM -  Kini Indonesia menjadi salah satu negara dengan proporsi impor komoditi pertanian dan sumberdaya alam lain terbesar di dunia.

Maka dari itu, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengajak pemerintah mulai mengubah paradigma kebiasaan impor menjadi kebiasaan ekspor sebagai bagian dari bentuk cinta tanah air.

“Bagaimana kita mengubah paradigama sekaligus menghadirkan jihad al muwajahah itu, membalik ketagihan terhadap impor itu menjadi virus-virus baru untuk mengekspor,

Mungkin kita sudah terlalu lelah, bicara apa-apa impor. Jadi sampai kapan sih ini? Nah yang bisa mengakhiri ini sebenarnya adalah negara,” imbuhnya, dilansir dari CNNIndonesia, Jumat (9/4).

Baca Juga: Kunjungi Daops Manggala Agni Dumai, Menteri LHK: Jangan Sampai Terjadi Duet Bencana

Menurut Haedar, awak media juga memiliki peran penting untuk mengawal pemerintah agar memiliki kebijakan afirmatif yang melindungi produksi pangan, pertanian, dan laut dalam negeri.

“Juga apapun yang dimiliki Indonesia sebagai wujud cinta Indonesia, cinta Pancasila, cinta negeri NKRI bahwa apa yang kita miliki itu harus menjadi sesuatu yang produktif, distribusinya juga bagus dan semuanya memerlukan backup politik,” terangnya.

Diketaui, Muhammadiyah melalui Majelis Pemberdayaan Masyarakat menggelar launching ekspor Perdana Tepung MOCAF di Gedung PP Muhammadiyah Cik Ditiro Yogyakarta.

Muhammadiyah sendiri bakal mengekspor sebanyak 60 ton tepung Mocaf (modified cassava flour) ke Inggris setiap bulannya.

Sebelumnya, publik sempat diramaikan dengan polemik wacana impor beras yang muncul selama beberapa waktu terakhir.

Rencana itu sempat diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Baca Juga: Makin Kearab-Araban, Jokowi akan Ganti Nama Jalan Tol Japek Menjadi Nama Tokoh Asal Arab Ini

Airlangga menyatakan pemerintah berencana membuka keran impor 1 juta-1,5 juta ton beras demi menjaga ketersediaan di dalam negeri supaya harganya tetap terkendali.

Meski demikian, Presiden Joko Widodo sudah memastikan tidak ada beras impor yang masuk hingga Juni 2021.

Jokowi meminta seluruh pihak untuk menghentikan perdebatan mengenai rencana impor beras. Ia khawatir polemik tersebut akan membuat harga jual gabah di tingkat petani menurun.

PenulisR24/riz


Loading...

Terpopuler

Loading...