Junta Militer Makin Beringas, 8 Orang Dilaporkan Tewas Dalam Protes Anti-Kudeta di Myanmar

Senin, 03 Mei 2021 | 10:13 WIB
Foto : CNNIndonesia Foto : CNNIndonesia

RIAU24.COM -  Sedikitnya delapan orang tewas di Myanmar setelah pasukan keamanan menembaki beberapa demonstran yang mengutuk pemerintahan militer, tiga bulan setelah kudeta menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan politik.

Ribuan orang, di kota-kota besar di seluruh negeri, bergabung dalam protes pada hari Minggu menyerukan “Revolusi Musim Semi Myanmar Global”. Unjuk rasa untuk mendukung protes anti-kudeta juga terjadi di luar Myanmar, saat Paus Fransiskus menyerukan perdamaian.

"Guncang dunia dengan suara persatuan rakyat Myanmar," kata penyelenggara dalam sebuah pernyataan. Dua orang ditembak dan tewas di Mandalay, kota terbesar kedua di negara itu, menurut kantor berita Mizzima.

Baca Juga: Begini Cara Kerja Iron Dome, Sistem Pertahanan Udara Maha Hebat Milik Israel, Tapi Bisa Ditembus Roket Hamas

Situs berita Irrawaddy sebelumnya memposting foto seorang pria yang dikatakan sebagai petugas keamanan berpakaian preman membidik dengan senapan di Mandalay.

Tiga orang tewas di pusat kota Wetlet, kata kantor berita Myanmar Now, dan dua orang tewas di berbagai kota di Negara Bagian Shan di timur laut, dua media melaporkan. Satu orang juga tewas di kota pertambangan giok utara Hpakant, menurut laporan Grup Berita Kachin.

Kantor berita Reuters tidak dapat memverifikasi laporan tersebut dan juru bicara pemerintah yang berkuasa tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar.

Militer merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Aung San Suu Kyi dan Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang berkuasa dalam kudeta 1 Februari, memicu gerakan pembangkangan sipil dari pemogokan dan protes massa.

Orang-orang berbaris melalui Kyaukme di Negara Bagian Shan Myanmar sebagai bagian dari Hari Revolusi Musim Semi Global Myanmar pada hari Minggu [Kantor Berita Shwe Phee Myay via AFP]
Konflik berkepanjangan dengan kelompok etnis bersenjata di daerah perbatasan di utara dan timur juga meningkat, membuat puluhan ribu warga sipil mengungsi, menurut perkiraan PBB.
Militer menanggapi protes dengan penangkapan dan kekuatan mematikan dan mengabaikan seruan dari negara-negara tetangga dan PBB untuk mengakhiri kekerasan.

Di Yangon, orang-orang muda berkumpul di sudut jalan sebelum berbaris dengan cepat di jalan-jalan dalam flash mob - segera bubar untuk menghindari bentrokan dengan pihak berwenang.

Baca Juga: Semakin Mengerikan, India Kembali Pecahkan Rekor Kematian Tertinggi Akibat COVID-19 Dalam 1 Hari

"Untuk menjatuhkan kediktatoran militer adalah tujuan kami!" teriak mereka, melambaikan salam tiga jari untuk menunjukkan perlawanan.

Di negara bagian Shan bagian timur, para pemuda membawa spanduk yang bertuliskan: "Kami tidak bisa diatur sama sekali".

Ledakan bom juga dilaporkan di berbagai bagian Yangon pada hari Minggu. Ledakan telah terjadi dengan frekuensi yang meningkat di bekas ibukota dan pihak berwenang menyalahkan mereka pada "penghasut".

Belum ada yang mengklaim bertanggung jawab atas ledakan tersebut. Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP), yang memantau situasi, mengatakan pasukan keamanan telah menewaskan sedikitnya 765 pengunjuk rasa sejak kudeta, sementara sekitar 4.609 orang telah ditangkap.

Militer, yang menyebut AAPP sebagai organisasi yang melanggar hukum, telah mengakui 258 pengunjuk rasa telah tewas, bersama dengan 17 polisi dan tujuh tentara. 
Para jenderal memerintah Myanmar selama hampir 50 tahun sampai mereka memulai proses reformasi tentatif 10 tahun lalu.

Panglima Angkatan Darat Min Aung Hlaing mengatakan kudeta itu diperlukan karena dugaan kecurangan dalam pemilihan November lalu yang dimenangkan NLD secara telak. Komisi pemilihan mengatakan tidak menemukan bukti kesalahan.

Kekerasan yang sedang berlangsung di Myanmar telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan komunitas internasional. Unjuk rasa untuk mendukung gerakan anti-kudeta diadakan di kota-kota dari Taipei hingga Vancouver dan London di mana politisi Hong Kong yang diasingkan, Nathan Law, memberikan dukungannya kepada para pengunjuk rasa.

“Kami perlu memobilisasi sistem global kami untuk menghukum para diktator dan menghentikan mereka membunuh rakyat,” katanya. “Kami membutuhkan pemerintah yang melayani rakyat, bukan meneror mereka. Kami membutuhkan pemimpin yang memimpin kami, bukan meminta kami untuk tunduk kepada mereka. "

Di Roma, sementara itu, Paus Fransiskus berdoa selama misa St Peter’s Square pada hari Minggu agar Myanmar dapat "berjalan di jalur pertemuan, rekonsiliasi, dan perdamaian".

PenulisR24/dev


Loading...
Loading...