Dilabeli Teroris, Ternyata Sudah Sebanyak Ini Nyawa Melayang Akibat Keganasan KKB Papua

Selasa, 04 Mei 2021 | 08:30 WIB
Mahfud MD Mahfud MD

RIAU24.COM -  Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkap jumlah korban jiwa akibat aksi terror dan kekerasan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. 

Menurutnya, sejak tiga tahun terakhir, tercatat 95 orang meninggal dunia akibat ulah KKB Papua. Sebanyak 59 merupakan warga sipil ditambah 27 prajurit TNI dan sembilan personel Polri. "Seluruhnya itu 95 orang, itu tindakan yang sangat brutal ya," kata Mahfud, Senin (3/5/2021).

Baca Juga: Tanpa Ada Penyekatan, Jalur Lalu Lintas Riau-Sumatera Barat Kembali Normal

Selain mengakibatkan puluhan orang meninggal dunia, terror KKB juga menyebabkan 110 korban luka-luka. Detilnya, yaitu 53 warga sipil, 51 prajurit TNI, dan 16 personel Polri.

Tindakan yang selama ini dilakukan KKB mulai dari membunuh, hingga membakar helikopter selalu direkam. Dia pun mengaku heran atas tindakan itu.

"Perbuatannya itu membunuh, membakar rumah, membakar pesawat, menggorok leher orang, dokter dibakar dipinggir jalan, pegawai KPU dipenggal lehernya di tengah jalan, lalu bikin video menantang, itu yang terjadi dan itu selalu ada videonya. Beritanya juga tersebar," tuturnya seperti dilansir Inews.

Dia menjelaskan, meskipun KKB bertindak dengan amat brutal, namun pemerintah tetap berupaya menyelesaikan konflik teesebut dengan berpedoman hak asasi manusia (HAM). "Tetap kita berpedoman, jaga hak asasi manusia," katanya.

Baca Juga: Lagi, Prajurit TNI di Papua Diserang, Satu Tewas, Satu Lagi Kritis

Sebelumbya, Mahfud MD mengatakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua sudah memenuhi syarat untuk dimasukkan dalam Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris (DTTOT).

Mahfud mengatakan hal tersebut berdasarkan pada rapat yang digelarnya pada 22 April lalu. Rapat tersebut, kata Mahfud, dihadiri oleh perwakilan sejumlah kementerian dan lembaga terkait tersebut di antaranya Polri, TNI, BAIS TNI, BNPT, PPATK, dan Kementerian Luar Negeri.

Mahfud mengatakan hal tersebut juga telau disampaikan kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat Kabinet 26 April.***

PenulisR24/saut


Loading...
Loading...