Atasi Penganguran di Riau, PT Bintang Mandiri Internasional Adukan Nasib ke Presiden Jokowi karena Aturan tak Sinkron antara PP dan Kepmen

Rabu, 13 Oktober 2021 | 12:29 WIB
Yogi Apriliya /Ogas Yogi Apriliya /Ogas

RIAU24.COM -  Pandemi membuat banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan membuat keluarga mereka sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. PT Bintang Mandiri Internasional yang berkedudukan di Jalan Merak, Marpoyan Damai, Pekanbaru 
membuat terobosan dengan membuka lapangan kerja ke luar negeri.

Namun asa untuk memperkerjakan putra-putri Riau ke luar negeri masih terkendala izin operasional, yang dikeluarkan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). 
Baca Juga: Kuartal III, Bea Cukai Riau Berhasil Catat Penerimaan Sebesar Rp 8,11 Triliun

Menurut Direktur  PT Bintang Mandiri Internasional, Yogi Apriliya Pranata pihaknya sudha memiliki izin dari kementrian Tenaga kerja. Izin tersebut dikeluarkan Kemenaker setelah pihaknya melakukan pendaftaran di OSS.go.id, sesuai dengan saran pihak kementrian. "Kita sudah memiliki izin kementrian," ucap Yogi kepada Riau24gorup, Rabu (13/10).

Namun pihak BP2MI belum memberikan izin operasional, karena masih ada syarat yang belum dipenuhi sesuai dengan Peraturan Mentri nomor 5 tahun 2021. Dimana harus menyediakan deposit sebesar Rp 1,5 Miliar. "Menurut BP2MI kami harus memiliki surat izin perekrutan pekerja migram (SIP2MI) yang dikeluarkan BP2MI," ucap Yogi.

Yogi menyatakan aturan ini bertentangan dengan Undnag-undang Ciptaker dan peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2021, tentang pengiriman tanaga kerja ke luar negeri, sebagaimana diatur oleh sistem OSS.

Baca Juga: Prakiraan Cuaca Riau Hari Ini: Hanya Siang Hari yang Tidak Berpotensi Hujan

Karena hal ini Yogi mengaku akan mengadukan nasib perusahaannya ke Presiden, Ombusman RI, Gubenur Riau, kadis naker Riau, dan Ombusman RIau. "Kami melihat tidak adanya sinkronisasi anatra aturan dengan undang-undang, sehingga menyulitkan pengusaha untuk menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri," imbuh Yogi.

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 54 disebut untuk mendapatkan Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia harus memenuhi persyaratan memiliki penyertaan modal awal sebesar Rp5 miliar dan menyetor uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito paling sedikit Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat dicairkan sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan Pekerja Migran Indonesia. "Namun dalam sistem OSS persyaratan ini tidak disebutkan," kata Yogi.

Untuk saat ini menurut keterangan Yogi sudah ada lima negara yang mau menerima penempatan Pekerja Migran Indonesia nantinya. Seperti Hongkong, Rusia, Singapura, Turki, dan Selandia Baru. Nantinya para Pekerja Migran ini akan bekerja dalam sektor formal seperti restoran dan jasa pelayanan (hospitality) maupun SPA di negara Turki. Yogi katakan rata-rata bayaran Rp 15 - 20 juta per bulan. (gas)

PenulisR24/ogas


Loading...
Loading...