DPRD Inhil Gelar Rapat Paripurna Ke-12 Dengan Lima Agenda

Selasa, 09 Agustus 2022 | 14:02 WIB
Paripurna DPRD Inhil yang dihadiri Bupati HM Wardan Paripurna DPRD Inhil yang dihadiri Bupati HM Wardan

RIAU24.COM - DPRD Inhil gelar Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2022 DPRD Inhil yang di ruang paripurna DPRD Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin 8 Agustus 2022.

Baca Juga: RAPP Raih 8 Kategori Penghargaan K3 Tahun 2022 dari Kemenaker

Rapat Paripurna ke-12 dipimpin Wakil Ketua II H. Mariyanto, dengan didampingi Ketua dan Wakil Ketua I serta diikuti 33 anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir.

Agenda Rapat Paripurna ke-12 ini sendiri adalah:

1. Penyampaian Pidato Bupati Inhil Pengantar Penyerahan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS APBD Inhil Tahun Anggaran 2023.
2. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus I Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inhil Tentang Penyertaan Modal Pemkab Inhil Pada Perseroan Terbatas BPR Gemilang.
3. Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Panitia Khusus II Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Inhil No. 3 Tahun 2015 Tentang Badan Permusyawarahan Desa.
4. Dewan Mengambil Keputusan.
5. Pendapat Akhir Bupati.
Dalam Rapat Paripurna Ke-12 ini Bupati Inhil menyampaikan selayang pandang mengenai rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD Inhil untuk tahun Anggaran 2023.

Adapun proyeksi pendapatan dari dana transfer tahun anggaran 2023 mencapai sebesar 87,20% dan pendapatan asli daerah (PAD) sebesar 12,80% dari target pendapatan daerah Inhil tahun anggaran 2023 dengan proyeksi pendapatan daerah secara keseluruhan pada tahun anggaran 2023 mencapai sebesar Rp1,567 triliun.

Sementara dalam pendapat akhirnya yang disampaikan di hadapan anggota DPRD Inhil, Bupati menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasihnya terhadap pandangan, pendapat, pertanyaan, saran dan koreksi yang telah disampaikan.

Baca Juga: Bupati HM Wardan Dampingi Gubernur Syamsuar Serahkan BKK Provinsi Riau

“Dari pembahasan yang telah dilaksanakan, tentunya masih dijumpai permasalahan dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa, tentunya hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah daerah guna perbaikan di masa yang akan datang," ucap Bupati.(Advertorial)

PenulisR24/rgo


Loading...
Loading...