DPRD dan Bappeda Bengkalis Kunker ke DPRD Provinsi Riau

Sabtu, 21 Januari 2023 | 16:30 WIB
DPRD dan Bappeda Bengkalis DPRD dan Bappeda Bengkalis

RIAU24.COM -BENGKALIS - Rombongan Tim Pansus Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kabupaten Bengkalis bersama Bappeda sambangi DPRD Provinsi Riau untuk pendalaman materi dan penyempurnaan usulan Pokir, Kamis 19 Januari 2023 lalu.

Ketua Pansus Zuhandi dalam membuka diskusi dan Sharing menjabarkan bahwa Pansus Pokir ini rencananya akan dilaksanakan untuk Pokir tahun 2024, dasar hukum PP Tahun 2017 tentang pembentukan Pansus Pokir dan menanyakan proses serta tahapan penginputan Pokir DPRD Provinsi Riau serta pengawasan hingga sampai penetapan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah).

Baca Juga: Bupati Bengkalis Lantik Pengurus Masjid Agung Istiqomah Periode 2022-2025

Nifzar Tenaga Ahli Badan Anggaran DPRD Provinsi Riau mengucapkan selamat datang kepada tim Pansus Pokir DPRD Kabupaten Bengkalis, “Kami mengapresiasi kepada DPRD Kabupaten Bengkalis yang telah membentuk panitia khusus terkait dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dan ini berbeda dengan DPRD Provinsi Riau yang sampai saat ini belum ada membentuk Pansus Pokir. Sesuai dengan regulasi yang ada ini memang diperbolehkan sesuai Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri 90 Tahun 2018," jelasnya.

Zamzami Harun dalam kesempatan ini menyatakan, "Pokir adalah produk Reses setiap anggota dewan dimana Pokir menyerap secara langsung aspirasi dari masyarakat. Sudah sepatutnya setiap usulan anggota dewan sesuai dengan laporan reses yang telah diparipurnakan dapat dimasukkan ke dalam RKPD."

Nifzar kemudian menanggapi bahwa tahap penginputan Pokir selesai maksimal 1 minggu sebelum Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan), sehingga pada saat Musrenbang dilaksanakan Pokir-pokir yang telah diinput tadi dapat diakomodir pada Renja OPD dan RKPD secara program kegiatan dan sub kegiatan.

Baca Juga: Wabup Bengkalis Buka Lomba Mancing Ikan di Kolam Desa Bantan Tengah

Sementara anggota Pansus Adihan dalam Sharing dan diskusi mengatakan "Bargaining DPRD Riau cukup kuat terkait Pokir ini dapat diakomodir, kami perlu masukan terkait hal ini untuk dapat kami terapkan juga di Kabupaten Bengkalis."

Nifzar kembali menjelaskan, "Salah satu kunci Bargaining ini dapat dilakukan pada tahap pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD. Anggota dewan dapat mengawal Pokir-Pokir yang sesuai dengan skala prioritas untuk dapat dibahas kembali pada tahapan pembahasan KUA-PPAS.

"Dalam wawancara dengan Ketua Pansus, “Pada intinya Pokir itu hampir sama untuk semua daerah cuma ada beberapa kelemahan selama ini yang kita lihat pada paripurna reses dan hasil paripurna reses tersebut tidak pernah disampaikan ke Bappeda. Kedepannya kita berharap kepala daerah dan Sekda Kabupaten Bengkalis agar hasil paripurna reses untuk dapat diserahkan ke Bappeda Kabupaten Bengkalis," ungkap Zuhandi.

Turut hadir anggota Pansus Sugianto, Susianto SR, Ferry Situmeang, Hj. Zahraini, Laurensius Tampubolon, Askori, H. Mawardi, Erwan, Kesetwanan DPRD Kabupaten Bengkalis serta Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Bappeda Bengkalis M. Firdaus dan Staf.

 

PenulisR24/hari


Loading...
Loading...