Nikmati Kemudahan Transaksi Bisnis dengan Menjadi Merchant QRIS BRK Syariah
RIAU24.COM - Sebagian pusat perbelanjaan di daerah perkotaan kini sudah beralih menggunakan QRIS sebagai aplikasi untuk pembayaran. Untuk mendapatkan QR Code Standar pembayaran nasional ini, pelaku usaha bisa datang ke kantor Cabang BRK Syariah terdekat.
Penggunaan Merchant QRIS ini juga terlihat banyak pada Bazaar GFC Fair 21 Tahun Gernas APUPPT di Jalan Ir Haji Juanda Jakarta Pusat. Seluruh pelaku UMKM yang ikut berpartisipasi pada acara itu sudah menggunakan transaksi nontunai.
Melihat hal itu, BRK Syariah juga menjelaskan tentang keuntungan menjadi merchant QRIS BRK Syariah kepada pengunjung booth. Selain itu beberapa produk jasa layanan perbankan untuk mendukung pelaku usaha dalam meningkatkan usahanya juga disampaikan dalam acara tersebut.
"Ayo menjadi merchant QRIS BRK Syariah dan nikmati manfaat serta keuntungannya. Di Jakarta saat ini sebagian besar pertokoan tidak lagi menerima transaksi pembayaran tunai. Mereka menggunakan QRIS dan pembayaran dengan kartu elektronik. Banyak sekali manfaat dan keuntungannya menjadi merchant BRK Syariah. Makanya datang ke kantor Cabang BRK Syariah dan daftarkan usahanya menjadi merchant BRKS,” kata Staf Bagian Corporate, Government dan Priority Banking Melisa Usman.
Pembayaran melalui QRIS ini membuat transaksi menjadi lebih cepat, praktis dan sangat aman. Dimana penjual tidak perlu menyediakan uang pecahan kecil untuk kembalian karena pembeli. Selain itu juga terhindari dari uang palsu dan setiap transaksi tercatat secara otomatis dibukukan ke rekening. “Pembeli juga dapat menggunakan aplikasi pembayaran yang telah memiliki fitur QRIS, apapun itu bank atau aplikasinya,” ujarnya lagi.
Untuk menjadi merchant QRIS BRKS ini juga sangat mudah, cukup memiliki tabungan BRK Syariah yang masih aktif, memiliki KTP Elektronik, terdaftar sebagai pengguna BRKS Mobile, memiliki alamat email yang masih aktif, dapat menunjukan semua dokumen yang asli, serta melengkapi dokumen pendukung seperti fotocopy KTP, NPWP, SIUP, surat domisili usaha, foto lokasi usaha dan dokumen legalitas lain sesuai ketentuan yang berlaku.
