Ketika Sri Mulyani Dianggap Tak Pantas Menjadi Bawahan Prabowo

RIAU24.COM - Komunikolog Politik dan Hukum Nasional, Tamil Selvan menilai Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati (SMI) tidak pantas menjadi bendahara negara di pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Alasannya karena Sri Mulyani kerap mengeluarkan kebijakan yang tidak berdampak baik pada masyarakat dikutip dari rmol.id, Rabu 8 Mei 2024.

"Kenapa? Karena kerap kemudian kebijakan-kebijakan yang diambil Sri Mulyani itu tidak berdampak baik. Tidak berdampak baik pada sektor usaha, pada sektor pekerja, dan tidak menimbulkan geliat ekonomi masyarakat," ujarnya.

Dia juga menilai banyak kebijakan yang tidak layak dikeluarkan oleh seorang menteri negara, salah satunya soal pajak.

"Kita lihat semenjak SMI jadi Menkeunya Pak Jokowi, pajak itu sudah berapa kali dinaikkan? Itu membuat masyarakat dan pelaku usaha resah. Kalau kemudian solusi untuk menaikkan keuangan negara melalui kenaikan suku pajak tentu itu nggak perlu itu ada orang sekelas Menteri yang memikirkan itu ya," sebutnya.

Bicara soal kapasitas Sri Mulyani diakuinya mumpuni. Meskipun seperti itu keberadaanya juga langsung dijadikan Menkeu di era pemerintahan Pranowo-Gibran.