Sejumlah pihak pun mendorong agar UU Kejaksaan segera direvisi oleh DPR.

Salah satunya mantan Ketua KPK Saut Situmorang.

Dia diketahui menyoroti Pasal 8 Ayat 5 UU Kejaksaan.

Di matanya keberadaan pasal hak imunitas ini bisa menimbulkan konflik kepentingan serta ketidakpastian hukum.

Adapun bunyi pasal tersebut: Dalam hal melaksanakan tugas, jaksa diduga melakukan tindak pidana maka pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penangkapan, dan penahanan terhadap jaksa yang bersangkutan hanya dapat dilakukan atas izin Jaksa Agung.