Mereka yakin rangkap jabatan membuat kinerja menteri menjadi tidak profesional dan berujung terjadinya degradasi pelayanan publik yang prima.

Praktik rangkap jabatan menteri sebagai pengurus parpol tidak hanya menyebabkan terdegradasinya fungsi check and balances antara lembaga eksekutif dan legislatif.

"Tetapi juga menyebabkan maraknya praktik pragmatisme parpol," ujarnya.