Namun, putusan Mahkamah Agung baru-baru ini yang disampaikan pada tanggal 16 April telah mendorong FA untuk meninjau kembali kebijakannya.

Putusan tersebut menegaskan bahwa Pasal 195 Undang-Undang Kesetaraan mengizinkan pengecualian yang sah dari olahraga yang dipengaruhi gender berdasarkan jenis kelamin biologis.

Sesaat sebelum putusan tersebut, FA telah memperbarui kebijakan inklusi transgender dan non-binernya, dengan memperkenalkan proses formal yang memberikan keleluasaan kepada badan pengurus untuk menolak atau mencabut kelayakan demi alasan keamanan atau keadilan.

Kritikus kebijakan eksklusif berpendapat bahwa perempuan transgender, yang seringkali sudah menghadapi marginalisasi sosial, berisiko mengalami diskriminasi lebih lanjut jika dilarang ikut serta dalam olahraga.

Di bidang olahraga lainnya, perubahan serupa juga tengah dilakukan.

Ultimate Pool Group baru-baru ini memutuskan untuk mengecualikan wanita transgender dari kompetisi wanita, dengan mengutip keputusan Mahkamah Agung dan laporan yang mengklasifikasikan biliar sebagai olahraga yang terpengaruh gender.